Jakarta, IDN Times - Indonesia bakal menghadapi era new normal atau kenormalan baru secara bertahap. Pemerintah menyatakan akan menerapkan hal itu agar laju perekonomian dapat kembali bangkit di tengah pandemik COVID-19.
Ekonom Indef Bhima Yudistira mengingatkan dalam menerapkan new normal, pemerintah jangan hanya sekadar mengimbau soal protokol kesehatan tetapi juga menyediakan segala fasilitas bagi masyarakat agar new normal dapat berjalan lancar.
Apa saja yang perlu disiapkan pemerintah?
Menurut Bhima, new normal versi pemerintah Indonesia berbeda dengan yang dijalankan di negara yang berhasil menurunkan kurva positif COVID-19 seperti Vietnam. Bhima mengatakan Vietnam wajar masuk fase new normal setelah lockdown dilonggarkan karena angka kematiannya 0.
Sementara di Indonesia, penanganan COVID-19 dan kedisiplinan masyarakat dinilai masih belum optimal.
"PSBB juga tidak disiplin bagaimana mau masuk new normal? Misalnya rencana fase pusat perbelanjaan dilonggarkan. Padahal kelas menengah atas yang menjadi konsumen di mal sangat peduli soal keselamatan dirinya. Nanti kalau mal jadi epicentrum penyebaran baru covid justru blunder ke pemulihan ekonomi," ucapnya kepada IDN Times, Senin (1/6)..
Untuk itu, Bhima mengatakan agar new normal berjalan sesuai dengan tujuannya untuk memulihkan perekonomian, pemerintah harus memastikan grafik penyebaran COVID-19 mengalami penurunan. "Bukan malah menyebabkan gelombang kedua seperti flu Spanyol tahun 1918 lalu."
Selanjutnya, Bhima menilai tingkat kepercayaan konsumen masih rendah apalagi jika pemerintah menerapkan new normal di saat penanganan terkait COVID-19 masih rendah. Hal ini, kata dia, bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi di akhir tahun terpuruk di minus 0,4 persen hingga minus 2 persen.
"Belum lagi di kuartal III tidak ada event besar seperti Lebaran, Natal, tahun baru juga belum bisa meningkatkan demand," kata dia.
Selain itu, Bhima menggarisbawahi gelombang PHK karena kurangnya stimulus pemerintah dan inkonsistensi kebijakan kesehatan menjadi. "Ini menjadi salah satu faktor tahun ini situasi ekonomi berat sekali," lanjutnya.
Bhima mengatakan dampak negatif lainnya dari penerapan new normal di Indonesia yakni biaya kesehatan bisa membengkak. Hal ini akan merugikan masyarakat dan kondisi perekonomian mereka terpuruk, apalagi di tengah kenaikan iuran BPJS kesehatan.
Dia pun mengatakan pemerintah perlu menyiapkan sejumlah hal jika ingin new normal berjalan sesuai dengan protokol yang ditetapkan. Misalnya, memfasilitasi pelaku usaha kecil (UMKM) dengan subsidi APD dan perlengkapan lain yang diperlukan dalam membuka usaha di era new normal.
Dengan begitu, hal ini tidak menjadi tambahan beban operasional bagi pengusaha kecil. "Biaya operasional pengusaha akan meningkat (dalam era new normal) karena perlu menyediakan protokol kesehatan seperti APD, ruang untuk jaga jarak dan sebagainya," kata Bhima.
Selain itu, di era ekonomi digital ini, masyarakat perlu didukung dengan penyediaan akses internet yang merata, dan harga yang murah. "Kalau bisa seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia yakni memberikan internet gratis per orang hingga 50 GB per hari," ujarnya.