Defisit APBN Capai Rp135,7 Triliun per Februari 2026, Naik Tajam!

06 Mar 2026, 21:48 WIB

Triyan Pangastuti

Defisit APBN Capai Rp135,7 Triliun per Februari 2026, Naik Tajam!

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (IDN Times/Triyan)

Intinya Sih

Defisit APBN hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp135,7 triliun atau 0,5 persen dari PDB, naik tajam dibanding periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp30,7 triliun.
Penerimaan negara baru mencapai Rp358 triliun atau 11,4 persen dari target APBN 2026, dengan pertumbuhan tahunan 12,58 persen; sektor pajak menjadi kontributor utama.
Belanja negara tercatat Rp493,8 triliun atau 12,8 persen dari target APBN, tumbuh signifikan 41,9 persen yoy; pemerintah pusat dan transfer ke daerah jadi pendorong utama.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Kementerian Keuangan melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp135,7 triliun atau setara 0,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, defisit tersebut meningkat signifikan. Pada Februari 2025, defisit APBN tercatat hanya Rp30,7 triliun atau sekitar 0,13 persen dari PDB.

“Pengumpulan pajak di dua bulan pertama 2026 ini tumbuh 30 persen. Kita akan pastikan itu stabil terus ke depan,” kata Purbaya dalam acara buka bersama wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).

1. Realisasi pendapatan negara baru mencapai 11,4 persen

ilustrasi pendapatan negara (IDN Times/Nathan Manaloe)

Purbaya mengatakan kinerja penerimaan negara pada awal tahun ini menunjukkan tren positif, terutama dari sektor perpajakan.

Jika ditilik lebih jauh, defisit APBN hingga akhir Februari terjadi karena realisasi pendapatan negara baru mencapai Rp358 triliun, atau 11,4 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Angka ini meningkat 12,58 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan realisasi pada Februari 2025 yang sebesar Rp317,4 triliun.

2. Pajak topang penerimaan negara

ilustrasi pendapatan negara (IDN Times/Nathan Manaloe)

Kontributor utama pendapatan negara masih berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp290 triliun, setara 10,8 persen dari target Rp2.693,7 triliun, dengan pertumbuhan 20,5 persen yoy. Secara lebih rinci, penerimaan pajak mencapai Rp245,1 triliun atau 10,4 persen dari target Rp2.357,7 triliun, dengan pertumbuhan 30,4 persen yoy.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp44,9 triliun, atau 13,4 persen dari target Rp336 triliun, namun kinerjanya masih turun 14,7 persen secara tahunan.

Di sisi lain, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp68 triliun, atau 14,8 persen dari target Rp459,2 triliun, tetapi mengalami penurunan 11,4 persen yoy.

3.Belanja negara hingga akhir Februari 2026 tercatat sebesar Rp493,8 triliun

Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sementara itu, belanja negara hingga akhir Februari 2026 tercatat sebesar Rp493,8 triliun atau 12,8 persen dari target APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 41,9 persen dibandingkan capaian belanja negara pada Februari 2025 yang sebesar Rp348,1 triliun.

Secara rinci, belanja pemerintah pusat mencapai Rp346,1 triliun, atau 11,0 persen dari pagu APBN sebesar Rp3.149,7 triliun, dengan pertumbuhan 63,7 persen yoy. Belanja pemerintah pusat tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non-K/L. Realisasi belanja K/L tercatat sebesar Rp155 triliun, atau 10,3 persen dari pagu Rp1.510,5 triliun, dengan pertumbuhan 85,5 persen yoy.

Sementara itu, belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp191 triliun, atau 11,7 persen dari pagu Rp1.639,2 triliun, tumbuh 49,4 persen secara tahunan.

Adapun transfer ke daerah (TKD) hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp147,7 triliun, atau 21,3 persen dari pagu Rp693 triliun, dengan pertumbuhan 8,1 persen yoy.

Purbaya menegaskan pemerintah akan terus mendorong berbagai faktor yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi ke depan. “Kita pastikan semua faktor pendukung pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik,” ujar Purbaya.