Jakarta, IDN Times - Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani menilai ada tiga prioritas kebijakan untuk mengatasi fenomena deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut.
Kondisi ini pun harus dicermati dalam dua sudut pandang ekonomi, yaitu sisi permintaan (demand), dan sisi penawaran (supply).
Ajib menuturkan, dari sisi permintaan, indikator-indikator ekonomi menunjukkan daya beli masyarakat sedang menurun.
"Hal ini terungkap dari data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyebutkan pajak kelas menengah terus mengalami penurunan, hanya sekitar 1 persen dari penerimaan pajak secara agregat," ujarnya.
Sedangkan dari sisi penawaran, tercermin dari data ekonomi yang menunjukkan tekanan, yaitu dari data Purchase Managers' Index (PMI), yang menjadi gambaran kondisi bisnis di sektor produksi barang. Tercatat, sejak April 2024, PMI terus mengalami penurunan, bahkan sejak Juli 2024 mengalami konstraksi, yaitu indikator PMI yang turun di bawah 50.
"Daya beli masyarakat yang menjadi faktor konsumsi ini menjadi penopang signifikan pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah harus cepat memberikan insentif tepat sasaran agar daya beli kembali terjaga," ujarnya kepada IDN Times , Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Menurutnya, ada tiga prioritas kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pertama, kebijakan fiskal dan kuartal IV ini menjadi landasan perekonomian Indonesia yang akan memasuki 2025.
"Pemerintah mempunyai ruang fiskal yang begitu sempit untuk bisa menggunakan kebijakan fiskal sebagai pengatur perekonomian karena pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk kebutuhan APBN," kata dia.
Kedua, lanjut Ajib, kebijakan moneter. Pada September 2024, Bank Indonesia (BI) sudah melakukan penyesuaian tingkat suku bunga acuan menjadi 6 persen.
Ajib menilai, dunia usaha berharap pada kuartal IV-2024 ini, BI kembali melakukan penyesuaian, misalnya diturunkan 25 basis poin. Sebab, dengan tingkat suku bunga acuan di bawah 6 persen, maka potensi likuiditas akan lebih banyak mengalir di sistem perekonomian indonesia.
"Dan daya beli masyarakat akan mengalami kenaikan ketika kemudian perbankan juga mengikuti dengan menurunkan suku bunga kreditnya," ujar dia.
Ketiga, kebijakan investasi yang lebih berkualitas dan mampu menyerap tenaga kerja. Ini sejalan dengan konsep ekonomi yang masuk dalam Program Asta Cita pemerintahan Prabowo, yaitu penyediaan lapangan pekerjaan.
Penyediaan lapangan kerja yang masif ini menjadi prasyarat agar pertumbuhan ekonomi bisa eskalatif di masa selanjutnya.
"Pengangguran yang menyentuh angka 7 juta orang perlu diserap dengan kebijakan investasi yang padat karya," ujarnya.