Diduga Jalankan Monopoli di Pinjol Pendidikan, AFPI Buka Suara

Meski layanan pinjaman untuk pendidikan tidak melanggar aturan hukum dan tidak ada pasal yang melarang pemberian kredit kepada mahasiswa, tetapi AFPI tetap menghormati segala proses yang dilakukan KPPU. Termasuk sembari mengumpulkan berbagai dokumen pendukung.

"Baik undang-undang perguruan tinggi maupun undang-undang KPPU, tidak ada pasal yang melarang untuk pemberian kredit kepada mahasiswa. Itu pernyataan dari AFPI," kata dia.

"Kita sebagai warga negara yang baik mengikuti proses hukum ini apabila KPPU merasa bahwa itu harus diangkat menjadi kasus atau masuk ranah penyelidikan, ya, kita akan ikuti. Tetapi kita sudah diskusi dan membedah dari aspek hukumnya itu, ya, kita sangat yakin tidak melanggar ketentuan yang ada dan tidak ada melanggar hukum," lanjutnya. 

Ia menjelaskan, akses layanan pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa. Dengan latar belakang tersebut, kolaborasi antara perguruan tinggi dengan lembaga jasa keuangan bukan hanya menjadi solusi.

Langkah kolaborasi ini pun telah memiliki payung hukum yang kokoh, baik pada level undang-undang maupun peraturan otoritas jasa keuangan.

"Beberapa anggota AFIP memiliki konsentrasi produk untuk melayani pembiayaan pendidikan dengan memberikan layanan produk yang tidak hanya inovatif tetapi juga sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh OJK," tegasnya. 

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi ke-6, Profesor Aswanto, menyebut, dugaan monopoli itu tidak berdasar, apalagi jika dikaitkan dengan bunga yang tinggi.

Lantaran, hadirnya pinjol pendidikan akan memberikan pilihan bagi masyarakat untuk akses pendanaan yang lebih mudah.

"Saya tidak mendalami persoalan kasus ini, tapi kalau dari perspektif yuridis tidak ada dasarnya pemberian bantuan beasiswa dianggap cenderung usaha monopoli," ujarnya.