Dilanda Masalah Keuangan, PBB Berencana PHK 6.900 Staf

01 Jun 2025, 14:16 WIB

Ridwan Aji Pitoko

Bendera Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB. (dok. X @UN)

Intinya sih...

PBB rencanakan PHK 20 persen staf Sekretariat, total 6.900 pegawai, akibat krisis keuangan dan penunggakan iuran dari negara anggota.
Amerika Serikat menunggak iuran PBB sebesar 1,5 miliar dolar AS, sementara China baru membayar pada akhir Desember 2024.

Jakarta, IDN Times - Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) berencana memberhentikan 6.900 orang pegawai atau 20 persen dari keseluruhan staf Sekretariatnya. Rencana itu terungkap lewat memo internal yang disebar ke seluruh pegawai PBB seperti dikutip Brussels Times dari AFP.

Pemutusan hubungan kerja alias PHK dilakukan di tengah peningkatan efisiensi imbas dari kendala keuangan yang dialami PBB saat ini. Selama bertahun-tahun, PBB bergulat dengan krisis likuiditas kronis karena beberapa negara anggota tidak membayar iuran penuhnya dan yang lainnya terlambat membayar.

1. AS dan China tidak taat dalam pembayaran

Presiden Donald Trump (mondoweiss.net)

Juru Bicara PBB menyampaikan, pada akhir Januari 2025, Amerika Serikat (AS) selaku penyumbang terbesar anggaran rutin PBB sebesar 22 persen sesuai penetapan Majelis Umum telah menunggak 1,5 miliar dolar AS. Kemudian China selaku penyumbang terbesar kedua dengan presentase 20 persen, baru membayar iurannya pada akhir Desember 2024.

Masalah keuangan ini diperparah oleh kekhawatiran pemangkasan dana dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Banyak badan PBB telah terdampak oleh pengurangan bantuan luar negeri AS yang signifikan. Hal itu lantaran AS biasanya menyumbang hampir seperempat dari seluruh pendanaan PBB.

2. PBB hadapi perubahan menyakitkan

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. (Vlada Republike Slovenije from Ljubljana, Slovenia, Public domain, via Wikimedia Commons)

Di bawah inisiatif 'UN80' yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi organisasi di tengah kisruhnya kondisi keuangan, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres telah memperingatkan tentang perubahan "menyakitkan" yang akan datang, termasuk pengurangan staf sebesar 20 persen.

Beberapa orang berspekulasi, PBB menunjukkan keseriusan dalam reformasi ini dengan harapan dapat mendorong AS untuk akhirnya mengucurkan lebih banyak dana.

"Sekretaris Jenderal telah menetapkan tujuan ambisius untuk mencapai pengurangan yang signifikan (antara 15 persen dan 20 persen) dalam anggaran rutin pada tahun 2026, termasuk pemotongan 20 persen pada jabatan Sekretariat," tulis Pengendali Anggaran PBB, Chandramouli Ramanathan dalam memo yang dikirim ke kepala departemen.

3. Jumlah anggaran PBB

Markas Besar PBB di New York, AS. (dok. Sonya M)

Untuk diketahui, anggaran rutin PBB pada 2025 sebesar 3,7 miliar dolar AS. Sementara itu, pada akhir 2023, Sekretariat PBB mempekerjakan kurang lebih 35 ribu orang di New York, Jenewa, Wina, dan Nairobi.

Adapun memo tertanggal 27 Mei 2025 itu menginstruksikan para kepala departemen untuk menyerahkan daftar posisi yang akan dihilangkan paling lambat 13 Juni 2025, dengan fokus pada fungsi yang tumpang tindih, duplikasi, atau tidak kritis.

"Saya mengandalkan kerja sama Anda untuk upaya kolektif ini," tulis Ramanathan.