Ditugasi Jokowi Kejar Investasi Rp1.200 Triliun, Bahlil Butuh Pelumas

31 Mei 2021, 18:07 WIB

Bahlil Lahadalia bersama dengan Presiden Jokowi. (instagram.com/bahlillahadalia)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menugaskan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk mencapai target investasi sebesar Rp1.200 triliun di 2022. Angka itu meningkat 30 persen dari target sebelumnya.

Menurut Bahlil, sebelumnya target pencapaian investasi tahun 2022 yang disampaikan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) ialah Rp985 sampai Rp1.127 triliun.

"Untuk target 2022 investasi kita itu sebenarnya Rp985 triliun atau maksimal Rp1.127 triliun, tapi permintaan Bapak Presiden kepada kami menjadi Rp1.200 triliun, jadi naik 30 persen," kata Bahlil dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI, Senin (31/5/2021).

1. Butuh 'gizi kuat' untuk capai investasi Rp1.200 triliun

Ilustrasi harta kekayaan (IDN Times/Sukma Shakti)

Bahlil menuturkankan, untuk mencapai target yang diminta Jokowi tersebut ia membutuhkan banyak dukungan dan gizi.

"Kami mohon dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota dewan Komisi VI karena ini dibutuhkan gizi yang kuat dan pelumas yang paten punya, karena kalau tidak ini berdampak sistemik dalam pengelolaan bagaimana menyelesaikan investasi," tutur Bahlil.

Sebelum itu, Kementerian Investasi juga akan fokus mengejar eksekusi investasi yang sudah masuk hingga Mei 2021 ini. Ia mengatakan, ada Rp2.964,9 triliun nilai investasi yang sudah mengantongi izin. Namun, investasi tersebut belum dieksekusi.

"Kami punya program kerja posisi bulan Mei itu ada sekitar Rp2.964,9 triliun investasi yang sudah mendapat izin, yang sudah mendapat insentif fiskal, tapi mereka ini belum tereksekusi jadi kami akan fokus kepada ini," terang Bahlil.

2. Jokowi juga tugasi Bahlil urus izin UMKM

Ilustrasi usaha kecil

Bahlil mengaku, dirinya juga diberi tugas untuk mengurus izin UMKM agar bisa memperoleh pendanaan alias kredit. Bahlil mengatakan, hingga saat ini angka kredit yang telah disalurkan sebesar Rp6.000 triliun. Sayangnya, untuk UMKM hanyalah 19% atau sekitar Rp1.127 triliun.

"Kenapa mereka gak dapat? Setelah dicek ternyata banyak UMKM kita yang informal," jelasnya.

Dengan mendorong UMKM untuk mendaftarkan izin usahanya melalui Online Single Submission (OSS), maka bisa mendongkrak akses UMKM memperoleh pembiayaan.

"Jadi kita diminta untuk memformalkan mereka lewat OSS cukup dengan NIB (nomor induk berusaha) ini program yang masih akan kita lakukan pasca-UU Cipta Kerja," papar dia.

3. Anggota DPR minta realisasi investasi merata

Ilustrasi investasi. (IDN Times/Arief Rahmat)

Untuk 2021 ini, pemerintah menargetkan realisasi investasi Rp900 triliun, dan sampai kuartal I 2021, sudah terealisasi Rp219,7 triliun. Menanggapi itu, anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga dari fraksi Golkar meminta realisasi investasi bisa merata di seluruh daerah.

"Jangan sampai dengan Rp900 triliun ini, tapi pemerataan tidak ada. Pak Menteri bilang, ini lebih besar di Pulau Jawa, itu yang kita rasakan selama ini. Jangan sampai begitu Rp900 triliun tercapai, tapi itu hanya di klaster tertentu," tegas Lamhot.

Lamhot menurutkan, apabila realisasi investasi merata, maka penyerapan tenaga kerja juga bisa menyeluruh.

"Jadi yang kita kejar bukan hanya growth, tapi pemerataannya, ini dalam rangka Indonesia maju, rakyat sejahtera. Apalagi ini terkait penyerapan tenaga kerja. Kalau hanya di klaster tertentu, maka penyerapan tenaga kerjanya tidak merata," tandas Bahlil.