DPR Dukung Langkah Menperin Hentikan Relaksasi Impor

28 Jun 2024, 12:20 WIB

Triyan Pangastuti

ilustrasi kapal kontainer impor (pixabay.com/46173)

Intinya sih...

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung penghentian relaksasi impor untuk melindungi sektor perindustrian dalam negeri.
Sektor industri menyumbangkan 18,67% terhadap PDB Indonesia pada 2023, dengan nilai total Rp3.900 triliun.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Komisi VII, Bambang Patijaya mendukung langkah Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang mendorong agar relaksasi impor dihentikan. Menurutnya, sektor perindustrian di Indonesia sebagai salah satu penyerap tenaga kerja memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia.

“Kami mendukung upaya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang proaktif dalam menjaga performa industri tekstil serta sektor industri lainnya di dalam negeri. Sektor perindustrian adalah salah satu motor utama perekonomian Indonesia sehingga perlu dijaga dari serangan produk impor,” kata Bambang, Jumat (28/6/2024).

1. Sektor perindustrian sumbang Rp3.900 triliun ke ekonomi

Pexels

Bambang menekankan bahwa peran penting sektor perindustrian dalam perekonomian Indonesia sangat penting.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor perindustrian menyumbangkan sebesar 18,67 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) di Indonesia pada 2023, dengan nilai total Rp3.900 triliun.

“Sebaiknya tetap dilakukan kontrol terhadap impor masuknya barang tekstil dan produk tekstil ini. Negara harus hadir dalam bagaimana memproteksi industri TPT dalam negeri,” ujar Bambang.

2. Permendag Nomor 8/2024 bakal direvisi lagi

Ilustrasi Undang-Undang (IDN Times/Arief Rahmat)

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Jokowi) sebelumnya dalam Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet terkait kebijakan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) pada Selasa, 25 Juni 2024 memerintahkan agar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor segera direvisi.

Permendag tersebut memicu protes dari pelaku industri dalam negeri karena membuka keran impor besar-besaran ke Indonesia. Presiden Jokowi memerintahkan agar kebijakan relaksasi impor produk hilir TPT direvisi dan kembali diberlakukan pembatasan impor.

“Kami di DPR sependapat dengan Bapak Presiden Jokowi bahwa industri dalam negeri perlu di proteksi. Kami mendukung kebijakan Bapak Presiden bahwa relaksasi impor produk hilir TPT ini tidak perlu dilanjutkan,” ujar Bambang.

3. Industri dalam negeri miliki peran penting bagi ekonomi RI

ilustrasi impor (IDN Times/Aditya Pratama)

Bambang juga mendukung langkah menperin yang secara aktif berkomunikasi dengan berbagai kementerian atau lembaga terkait terutama Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar relaksasi impor bisa dihentikan.

Dalam beberapa kesempatan, Menperin Agus mengusulkan agar regulasi soal impor dikembalikan lagi kepada aturan lama, yaitu Permendag Nomor 36 Tahun 2023 atau aturan baru yang memperhatikan dan menjaga kekuatan industri dalam negeri.

“Penguatan industri dalam negeri sebagai salah satu motor utama perekonomian Indonesia merupakan tugas bersama. Tidak bisa hanya Kemenperin yang menjaganya, tapi perlu dukungan dari lembaga kementerian dan lembaga lainnya, utamanya Kemenkeu dan Kemendag” tutur Bambang.

"Saya kira di antara semua kementerian terkait harus dilakukan penguatan dan exercise terhadap situasi dan regulasi sehingga dapat tercapai sinergitas yg lebih menguatkan industri dalam negeri kita dari hantaman impor," imbuhnya.