Menkominfo akan Dipanggil DPR Soal Gandeng Traveloka dan Tokopedia

Muna menilai, rencana yang dilontarkan Menkominfo terkait penyediaan jasa ibadah umrah oleh travel online dapat memberikan dampak buruk bagi agen travel umrah. 

“Lah kalau begitu kan asosiasi travel gulung tikar semuanya karena cukup pakai hp saja untuk pesan tiket ke Arab Saudi pulang-pergi, berapa hari di sana. Hotel-hotelnya dipilih, mana kamarnya, harganya sudah ada di situ. Armada di sana itu pakai bus, pakai taksi di sana sudah ada di situ."

Dengan kemudahan yang diberikan oleh travel online, bukan hal mustahil masyarakat akan lebih memilih hal jalur ini. "Harganya sudah ada kan lebih murah karena tidak perlu orang kedua lagi untuk mencarikan hal-hal itu. Nah karena lebih murah otomatis travel-travel itu gulung tikar,” ujar Muna setelah menjadi pembicara terkait dana haji.

Muna menjelaskan, dalam melaksanakan ibadah umroh, dibutuhkan pembimbing demi kelancaran pelaksanaan ibadah. Mutawif sendiri adalah orang yang membimbing pelaksanaan tawaf atau pemandu tawaf. Mutawif akan disediakan oleh pihak travel dan sudah dipastikan berpengalaman dan paham akan aturan-aturannya.

“Sementara yang ada itu kalo namanya (online) nanti mutawifnya itu belum ngerti, siapa itu sebenarnya, bener atau enggak gitu loh. Agamanya apa kan ga ngerti juga. Oleh karenanya ini sangat tidak relevan mana kala ini akan dilakukan oleh Menkominfo,” tutur Muna.

Anggota Komisi VIII Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini mengatakan keprihatinan dari PATUHI ini akan ditidaklanjuti dengan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika. Muna mengatakan pihaknya perlu mengetahui secara jelas apa yang menjadi keresahan pihak PATUHI.

“Saya masih perlu tanya lagi karena sebetulnya sebelum orang-orang berangkat haji. Sebelum reses ini akan terjadi besok, tapi waktunya bagaimana ini kan masih kita hitung karena tinggal besok ini kan hari kamis. Berarti sebelum reses lah ya, pengennya seperti itu biar ini segera clear persoalan itu,” ujar Muna mengagendakan pertemuan dengan Menkominfo.

Muna menjelaskan sampai saat ini Komisi VIII baru mendapat informasi terkait perihal ini dari pihak PATUHI saja. Maka dari itu, pihaknya akan memanggil Menkominfo selaku pihak yang dianggap melontarkan rencana ini. Menteri Agama juga akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Menurut Muna, ini harus dilakukan karena menyangkut dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam mengelola ibadah haji dan umroh.

“Karena ada sesuatu dari patuhi meminta klarifikasi dari Menkominfo maka akan kita panggil. Nah kita tidak mungkin memanggil Menkominfo saja karena ada keterkaitannya dengan persoalan haji dan umroh. Oleh karenanya kementerian agama akan kita undang. Menteri agama dan Menkominfo terlebih dahulu,” tutup Muna dalam keterangan yang diberikannya.