Dukung Ketahanan Pangan, Kemenkeu Bakal Bentuk Dana Siaga

04 Mar 2024, 15:15 WIB

Triyan Pangastuti

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Intinya sih...

Kementerian Keuangan alokasikan Rp114,3 triliun untuk ketahanan pangan dalam APBN 2024.
Dana siaga Bapanas akan intervensi ketersediaan pasokan dan harga pangan di dalam negeri.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mempertimbangkan untuk menyiapkan dana siaga yang bertujuan mendukung ketahanan pangan dalam negeri melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyampaikan, melalui dana siaga Bapanas bisa langsung melakukan intervensi untuk ketersediaan pasokan maupun harga.

"Kami dengan Bapanas sedang mempertimbangkan untuk membangun model dana siaga sehingga Bapanas memiliki di dalam sudah langsung memiliki di dalam anggarannya untuk melakukan intervensi-intervensi, baik ketersediaan pasokan maupun harga ini dengan mendukung Bulog dan ID Food," kata Isa dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idulfitri 2024, Senin (4/3/2024).

1. Bulog dan ID Food andalkan pembiayaan dari Himbara

Ilustrasi insentif. (IDN Times/Aditya Pratama)

Isa mengatakan, Perum Bulog maupun ID Food selama ini mengandalkan dukungan pembiayaan dari Himpunan Bank Milik Negara alias Himbara demi memenuhi pembiayaan dalam bentuk subsidi bunga untuk pinjaman yang diambil oleh Bulog dan ID Food.

Selain itu, juga memberikan jaminan apabila memang diperlukan untuk jaminan pinjaman dari kedua perusahan pelat merah tersebut.

"Ini tentunya diharapkan akan memberikan akses permodalan kepada keduanya, untuk bisa melakukan berbagai tindakan secara tepat waktu untuk building stock," ujar Isa.

Sebagai informasi, besaran subsidi bunga pinjaman yang ditetapkan antara 3 sampai 4,5 persen. Ini diperuntukkan kepada Perum Bulog dan ID Food melalui dua skema, yakni skema dengan penjaminan dari pemerintah dan skema tanpa penjaminan.

2. Verifikasi dan penggantian biaya butuh verifikasi BPKP

Stok beras yang ada di Gudang Bulog (IDN Times/Daruwaskita)

Isa menjelaskan, Perum Bulog nantinya akan tetap mendapat dukungan dari Himbara. Salah satunya untuk memberikan subsidi bunga untuk pinjaman yang diambil oleh Bulog juga ID Food.

Dalam tata kelolanya, proses penggantian biaya tersebut perlu melalui verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Oleh karena itu, Isa mengimbau agar Perum Bulog dan ID Food dapat membangun tata kelola yang baik, dari segi dokumentasi dan pencatatan sehingga mempermudah verifikasi dan audit dari BPKP.

“Itu akan mempercepat proses penggantian [biaya] kepada Bulog dan ID Food, yang tentunya akan membuat ketahanan kesehatan keuangan kedua badan usaha ini menjadi lebih baik,” tuturnya.

Selain itu, Kemenkeu akan merancang mekanisme serupa untuk Kementerian Pertanian dalam rangka memastikan produksi pangan lebih baik, tepat waktu, dan produktif.

3. Kemenkeu alokasikan Rp114,3 triliun untuk ketahanan pangan

ilustrasi uang (Freepik.com/freepik)

Dalam APBN 2024, Kemenkeu mengalokasikan anggaran sebesar Rp114,3 triliun untuk ketahanan pangan. Jumlah ini bertambah sekitar Rp13,4 triliun dari tahun sebelumnya.

Terlebih, pemerintah juga telah memberikan anggaran tambahan subsidi pupuk Rp14 triliun untuk menunjang produksi pangan dalam negeri.

Adapun anggaran ini digunakan untuk peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan. Sedangkan penetapan plafon pinjaman dari Kemenkeu untuk CPP yang dapat diberikan subsidi bunga mencapai Rp28,7 triliun.