Jakarta, IDN Times - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mendukung rencana pemerintah mengambil alih rumah dinas anggota DPR/MPR. Ia mengatakan, rumah dinas anggota DPR lebih tepat diganti uang tunjangan.
"Saya setuju dengan Kementerian Keuangan bahwa opsi rumah dinas diganti dengan uang tunjangan saja," kata Andry saat dihubungi IDN Times, Rabu (25/8/2021).
Meski rumah dinas anggota DPR diganti dengan tunjangan, Andry berpesan uang tunjangan tersebut harus proporsional. Ia juga menyarankan pemberian uang tunjangan tersebut dilakukan di awal ketika anggota DPR tersebut terpilih.
"Karena seharusnya diberikan di awal sehingga bisa hemat anggaran yang seharusnya bisa di efisiensi dari rumah dinas tersebut," katanya.
Andry juga membahas potensi pelebaran anggaran dari uang tunjangan tersebut. Agar kenaikan dana tunjangan tidak eksesif, ia meminta pemerintah membuat format kenaikan yang sesuai.
"Misal tiap tahun kenaikan tunjangan ditambah dengan inflasi itu kan saya rasa tidak jadi persoalan," ucapnya.
Andry memaparkan bahwa rumah dinas bagi anggota DPR tidak tepat sasaran. Pertama, tidak jelas apakah rumah dinas tersebut benar ditempati oleh anggota DPR atau tidak.
"Menurut saya rumah dinas kurang tepat juga karena diperuntukan untuk siapa. Saya rasa anggota DPR hampir tidak ada yg tinggal di sana. Kebanyakan ditempatkan tenaga ahli yang bersangkutan," katanya.
Alasan kedua adalah besarnya biaya perawatan rumah dinas tersebut. "Misal, listrik itu berjalan meksi tidak ditempati. Ini jadi beban anggaran," Andry menambahkan.
Pemerintah dikabarkan akan mempertimbangkan usulan untuk menarik rumah dinas anggota DPR/MPR. Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban, mengatakan pemerintah memiliki rencana untuk memperbaharui aturan fasilitas yang diberikan kepada para anggota dewan. Rionald mengatakan awalnya, Kemenkeu dipanggil oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR beberapa bulan lalu.
"Bukan Kementerian Keuangan mengambil rumah DPR, tidak. Tapi BURT sedang memikirkan ada enggak cara yang lebih baik daripada anggota DPR disediakan rumah dinas," kata Rionald dalam acara diskusi virtual, Jumat (20/8/2021).
Lebih lanjut, Rionald menerangkan bahwa proses pengambilalihan rumah dinas anggota DPR masih dalam tahap diskusi. Selanjutnya hal itu akan diatur oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu karena berkaitan dengan penyediaan tunjangan bagi anggota DPR.
"Kan pilihannya apakah disediakan rumah dinas atau diganti dengan tunjangan. Nah itu masih berproses diskusinya," ujar Rionald.