Rumah Dinas Anggota DPR Ditarik Pemerintah? Ini Penjelasan Kemenkeu
Jakarta, IDN Times - Pemerintah dikabarkan akan mempertimbangkan usulan untuk menarik rumah dinas anggota DPR/MPR. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rionald Silaban, mengatakan pemerintah memiliki rencana untuk memperbaharui aturan fasilitas yang diberikan kepada para anggota dewan.
Rionald mengatakan awalnya, Kemenkeu dipanggil oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR beberapa bulan lalu.
"Bukan Kementerian Keuangan mengambil rumah DPR, tidak. Tapi BURT sedang memikirkan ada enggak cara yang lebih baik daripada anggota DPR disediakan rumah dinas," kata Rionald dalam acara diskusi virtual, Jumat (20/8/2021).
1. Rumah dinas anggota DPR bakal diganti jadi tunjangan?
Lebih lanjut, Rionald menerangkan bahwa proses pengambilalihan rumah dinas anggota DPR masih dalam tahap diskusi. Selanjutnya hal itu akan diatur oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu karena berkaitan dengan penyediaan tunjangan bagi anggota DPR.
"Kan pilihannya apakah disediakan rumah dinas atau diganti dengan tunjangan. Nah itu masih berproses diskusinya," ujar Rionald.
2. Hanya bisa salah satu, rumah dinas atau tunjangan
Rionald memastikan, nantinya anggota DPR hanya berhak memilih salah satu, rumah dinas atau tunjangan. Jika memilih tunjangan, maka nantinya rumah dinas itu harus dikembalikan ke negara.
"Kalau memang ini mau tunjangan ya terhadap perumahan itu supaya tidak dobel akan dikembalikan oleh DPR kepada negara. Bukan kemeneterian keuangan mengambil," tegas Rionald.
3. Tanggapan anggota DPR
Merespon kabar tersebut, Wakil Ketua MPR RI yang juga menjabat Anggota DPR, Arsul Sani, mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan jika nantinya rumah dinas anggota DPR tersebut diambil alih. Ia mengaku siap menerima apapun yang diputuskan pemerintah demi kebaikan Indonesia.
"Dari awal saya menjadi anggota DPR tidak terlintas dalam pikiran untuk mendapatkan fasiliatas ini-itu dari negara," katanya kepada IDN Times, Jumat (20/8/2021).
Ia juga mengatakan enggan mengomentari lebih lanjut kabar itu karena akan terkesan anggota DPR menuntut banyak fasilitas. Menurutnya, yang penting anggota DPR itu bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dengan dukungan dari negara secara proporsional.
"Apakah termasuk disediakan rumah dinas atau tidak maka biar pemerintah saja yang memutuskan," katanya.
