Ekonom Ingatkan 3 Bahaya Penggunaan APBN untuk Bangun Ibu Kota Baru

Bahaya pertama dari penggunaan APBN untuk IKN adalah dapat mempengaruhi anggaran untuk bantuan sosial hingga UMKM. Menurut Bhima, masih banyak penerima bantuan sosial yang belum terjangkau pemerintah dengan alasan keterbatasan anggaran.

"Begitu juga dengan pelaku usaha UMKM hanya sebagian kecil dari 64 juta unit yang mendapat bantuan dari pemerintah selama masa pandemi. Kalau anggaran di alokasikan ke IKN, tentu ini sangat berdampak negatif ke pemulihan ekonomi," katanya.

Bahaya kedua yang terjadi jika pemerintah menggunakan APBN untuk IKN adalah peningkatan utang. Bhima mengingatkan pemerintah agar beban utang di APBN tidak meningkat signifikan akibat kesalahan alokasi anggaran untuk IKN. 

Apalagi, pemerintah menargetkan defisit APBN bisa di bawah 3 persen.

"Tapi belanjanya boros untuk hal yang tidak berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Beban utang yang tidak produktif bisa membuat indonesia masuk ke debt trap atau jebakan utang," ujar Bhima.

"Atau konsekuesinya masyarakat harus dibebankan pajak yang makin tinggi," katanya menambahkan.

Bahaya ketiga menurut Bhima adalah Indonesia juga berisiko sulit keluar dari negara kelas menengah (middle income trap). Hal ini terjadi karena pembangunan IKN seharusnya mendorong industrialisasi, bukan pembangunan gedung pemerintahan

"Apalagi model pembangunan IKN bertumpu pada pembangunan gedung layanan pemerintahan yang kurang menarik ditinjau dari sisi komersil. Kalau tujuannya menyerap tenaga kerja, ya jangan bangun IKN sekarang, tapi berikan insentif ke usaha UMKM secara lebih masif," katanya menjelaskan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam pos program penguatan ekonomi senilai Rp178,3 triliun untuk pembangunan ibu kota negara atau IKN. Rencana tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu, 19 Januari 2022 lalu.