Ekonom Ungkap Ada Risiko Besar di Balik Program Makan Bergizi Gratis

09 Jan 2025, 18:58 WIB

Triyan Pangastuti

Media Briefing HSBC terkait outlook perekonomian Indonesia dan Asia pada 2025. (IDN Times/Triyan).

Intinya sih...

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia akan meningkatkan produktivitas pelajar dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Tantangan utama dalam program MBG adalah memastikan makanan yang disediakan bergizi tanpa menambah beban besar pada anggaran negara.
India dapat dijadikan contoh untuk penerapan program MBG dengan pendekatan lokal yang efektif, termasuk penggunaan bahan baku lokal secara musiman.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Chief Economist HSBC untuk India and Indonesia, Pranjul Bhandari menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa berdampak positif bagi ekonomi Indonesia untuk meningkatkan produktivitas (pelajar) dan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di jangka panjang.

Ia menjelaskan dalam jangka waktu tertentu, program ini dapat membantu siswa mendapatkan asupan gizi yang memadai, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka untuk berprestasi di sekolah dan mempersiapkan mereka untuk bergabung dengan pasar tenaga kerja yang lebih produktif.

"Melihat pengalaman negara-negara lain, seperti India dan beberapa negara di Amerika Latin, skema makanan gratis terbukti dapat memperkuat tenaga kerja," tegasnya dalam Media Briefing HSBC dan Outlook 2025, Kamis (9/1/2025).

Adapun program makan bergizi gratis (MBG) mulai dilaksanakan serentak di 26 Provinsi pada Senin (9/1/2025). Program ini pun melibatkan 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur untuk menyediakan menu bergizi gratis.

1. Ada tantangan yang membayangi program MBG

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)

Meski begitu, Pranjul mengingatkan bahwa ada juga tantangan utama dalam program MBG, yakni bagaimana memastikan makanan yang disediakan bergizi dan bermanfaat untuk anak-anak, tanpa menambah beban besar pada anggaran negara.

"(Jika ini terjadi) maka dapat menyebabkan ketidakstabilan makroekonomi. Untuk itu, pengelolaan yang hati-hati dan strategi yang tepat sangat diperlukan," tegasnya.

2. India dapat dijadikan contoh dalam implementasi program makan bergizi

Uji coba program makan bergizi gratis (MBG). (IDN Times/Larasati Rey)

Ia menjelaskan, India dapat dijadikan contoh oleh pemerintah agar penerapan program MBG terimplementasi dengan baik. Pasalnya, India telah menerapkan program makan siang gratis atau mid day meal scheme untuk anak-anak sekolah sejak 1995 dengan tujuan untuk meningkatkan asupan gizi pada anak sekolah.

"India adalah contoh yang baik disana, biaya skema ini tidak pernah terlalu besar karena pendekatannya yang sangat lokal," ungkapnya.

Bahkan di India, bahan baku yang digunakan untuk program makan gratis menggunakan bahan lokal yang tersedia secara musiman. Hal ini jugalah yang membuat India mampu menekan biaya untuk program tersebut secara signifikan.

"Pendekatan ini tidak hanya menekan biaya, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kehadiran siswa di sekolah dan pencapaian pendidikan mereka. Jika diimplementasikan dengan bijak, skema makanan gratis diyakini bisa memberikan dampak positif pada perekonomian dalam jangka menengah, terutama dalam membentuk generasi yang lebih produktif di masa depan," ucap Pranjul.

3. Alokasi anggaran MBG sebesar Rp71 triliun

Ilustrasi Uang. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui alokasi anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp71 triliun.

"Makan Bergizi Gratis kalau mencermati yang disampaikan oleh Menko Perekonomian, Menkeu, dan gugus tugas transisi dari presiden terpilih sebesar Rp71 triliun itu menjadi harapan Banggar, jujur saja," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah di DPR, Selasa (25/6/2024).

Said meyakini Prabowo telah melakukan penghitungan terhadap program tersebut. Karena awalnya isu yang berkembang itu anggaran yang digelontorkan untuk program tersebut langsung Rp430 triliun.

"Saya yakin pak Prabowo akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita karena diakui bahwa dalam pembahasan kemarin di Panja RKP dan sebelumnya di Panja asumsi ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal memang ada keleluasaan bagi pemerintah yang akan datang untuk mempergunakan anggaran seusai dengan visi misi yang menjadi komitmen Bapak Presiden terpilih," tegasnya.