Ekuador Buka Kembali Pendaftaran Konsesi Pertambangan Setelah 7 Tahun

Pembukaan registri dilakukan bertahap, diawali dengan konsesi pertambangan nonlogam skala kecil seperti pasir, kerikil, dan batu kapur, yang dinilai memiliki dampak lingkungan lebih rendah. Pemerintah berharap langkah ini dapat menekan praktik pertambangan ilegal. Menteri Energi dan Pertambangan, Andrés Martínez, menyatakan bahwa tahap awal ini dirancang untuk menarik investasi yang bertanggung jawab.

“Kami ingin menciptakan lingkungan yang transparan dan tertib,” ujarnya, dilansir Reuters. Ia menambahkan, pendaftaran dilakukan secara digital guna mencegah korupsi.

Meski demikian, sejumlah analis menilai pembukaan registri belum tentu langsung menarik investasi besar.

“Infrastruktur hukum dan stabilitas politik masih menjadi kendala,” kata ekonom pertambangan Juan Carlos Guajardo, dilansir Bloomberg. Ia menilai reformasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk menarik perusahaan multinasional.

Fase kedua dijadwalkan pada September 2025, mencakup konsesi pertambangan logam seperti tembaga dan emas. Pemerintah menargetkan peningkatan kontribusi sektor ini terhadap PDB dari 1,6 persen menjadi 4 persen dalam lima tahun.

“Kami tidak hanya membuka registri, tetapi juga memperketat regulasi agar pertambangan berlangsung secara berkelanjutan,” ujar Wakil Menteri Lingkungan, Sofía Almeida, dilansir BBC. Ia memastikan bahwa setiap konsesi akan melalui penilaian dampak lingkungan secara ketat.

Namun, Konfederasi Kebangsaan Adat Ekuador (CONAIE) menyatakan penolakan.

“Pertambangan logam sering merusak ekosistem dan menggusur komunitas lokal,” kata pemimpin CONAIE, Leonidas Iza, dalam wawancara dengan Al Jazeera. Ia mendesak pemerintah melibatkan masyarakat adat dalam proses konsultasi sebelum izin diberikan.

Selama tujuh tahun penutupan registri, pertambangan ilegal marak, khususnya di wilayah Amazon. Laporan Human Rights Watch menyebut aktivitas ini berdampak buruk terhadap lingkungan dan memicu konflik dengan komunitas lokal. Pembukaan kembali registri diharapkan dapat mengembalikan kendali negara atas sektor ini.

Pemerintah memperkenalkan sistem pengawasan baru berbasis teknologi satelit dan inspeksi lapangan.

“Kami memastikan seluruh aktivitas pertambangan mematuhi regulasi,” jelas Direktur Badan Pengatur Pertambangan, Carlos Vaca, dilansir CNN.

Meski begitu, kesuksesan kebijakan ini dinilai bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial.

“Ekuador punya potensi besar, tapi tanpa melibatkan komunitas lokal, konflik akan terus terjadi,” ujar analis lingkungan Maria Amalia Souza, dilansir The Guardian. Ia menyarankan agar masyarakat adat dilibatkan dalam setiap tahap pengambilan keputusan.

Dengan kebijakan ini, Ekuador berupaya menjadi tujuan investasi pertambangan yang kompetitif, sekaligus menghadapi tantangan keberlanjutan dan konflik sosial. Keberhasilannya akan menjadi tolok ukur komitmen pemerintahan Noboa dalam menyeimbangkan pembangunan dan perlindungan lingkungan.