Enggan Menilai Penunjukkan Ahok di Pertamina, Sandiaga: Tunggu 6 Bulan

05 Des 2019, 07:50 WIB

Sandiaga Uno usai menghadiri acara Seminar dan Diskusi Jihad Ekonomi Melalui Pengembangan UMKM di Hotel Grand Dafam Rohan, Bantul, DIY, Kamis (14/11). (IDN Times/Tunggul Kumoro)

Jakarta, IDN Times - Politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno berpendapat, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama harus lebih dahulu diberikan waktu setidaknya enam bulan untuk menjalankan tugasnya, tanpa menilai terlebih dahulu.

"Kesempatan waktu enam bulan kita lihat ini, karena kita bisa lihat diteruskan yang selama ini dikritisi kalau dia mengambil keputusan untuk tidak meneruskannya," tutur Sandiaga saat menjadi pembicara acara Mata Najwa di Trans7, Rabu (4/12).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama (Korut) PT Pertamina pada Jumat (22/11). Penetapan tersebut mengejutkan dan menarik perhatian masyarakat, karena sejak kasus penistaan agamanya, Ahok baru kali pertama mendapatkan kepercayaan besar lagi dari pemerintah.

1. Sandiaga menyebut peran Ahok di Pertamina sangat berat

IDN Times/Auriga Agustina

Sandiaga menyebutkan peran Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina adalah tugas berat. Karena Pertamina memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam beberapa hal.

"Komisaris utama kan sebagai pengawas. Tanggung jawabnya kepada pemegang saham, yaitu Pak Menteri. Kita lihat efisiensi, produksi. Target (Pertamina) produksi 1 juta barel per hari itu bisa diwujudkan apa tidak?" ujar mantan pengusaha bidang keuangan.

2. Said Didu berpendapat Ahok seharusnya tidak ditempatkan di Migas

(Capture vlog terakhir Ahok yang berjudul Properti Paling Berharga Menurut BTP) YouTube/BTP Vlog

Sementara, Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010 Said Didu juga ikut mengomentari terpilihnya Ahok sebagai komisaris utama PT Pertamina. Dia mengatakan, hal yang paling terlihat dari sosok Ahok adalah gaya kepemimpinannya. Namun dalam mengelola korporasi, dia belum diketahui kompetensinya.

Sehingga, Said menyimpulkan, Ahok seharusnya tidak ditempatkan di migas. Namun, dia menduga Ahok dapat menjadi sosok yang mengatasi empat masalah besar di Pertamina dan mengomunikasikan dengan pemerintah.

"Satu adalah penugasan pemerintah yang sering merugikan Pertamina, ya bisa saja nanti ada ke Pak Presiden 'Pak jangan kasih penugasan ke saya dong yang memberatkan Pertamina'. Kedua, mungkin datang ke kantornya Pak Luhut 'Pak tolong dong investasi Pertamina jangan ada yang intervensi apapun, sehingga kilang cepat jadi," ujar Said dalam acara yang sama.

3. Said Didu harap Ahok bisa datangi Menkeu untuk menagih utangnya terhadap Pertamina

Menteri Keuangan Sri Mulyani. IDN Times/Hana Adi Perdana

Hal ketiga, kata Said, Ahok juga bisa mendatangi Kementerian Keuangan untuk meminta Menkeu Sri Mulyani membayar utangnya kepada Pertamina.

"Keempat, mungkin juga dia akan datang ke kantornya menteri ESDM 'tolong lah berikan blok Migas jangan harganya mahal, kasih lah yang gratis kira-kira itu tugasnya," tutur Said.