Jakarta, IDN Times - Menteri BUMN, Erick Thohir akan menyerahkan data Dana Pensiun (Dapen) BUMN yang bermasalah kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) pekan depan.
Erick mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait langkah hukum tersebut.
"Jadi kalau minggu depan tidak ada (hambatan), akan kita serahkan," kata Erick di kantor Kementerian BUMN, Rabu (27/9/2023).
Erick mengatakan, penyusunan data Dapen BUMN yang bermasalah segera rampung.
"Insyaallah minggu depan Pak Ateh (Kepala BPKP) kemarin sudah bicara sama saya, ada Pak JA (Jaksa Agung) juga kebetulan ratas, bahwa mulai siap," tutur Erick.
Sebelumnya, Erick membeberkan dari total 48 dana pensiun BUMN, sebanyak 31 dana pensiun dalam kondisi memprihatinkan, dengan nominal dana yang terhimpun sebesar Rp9,8 triliun. Namun, tak sepenuhnya dari nilai tersebut terindikasi korupsi, ada juga yang terindikasi salah investasi.
Oleh sebab itu, dia tak mau dalam penanganannya, ada yang tercampur antara dana pensiun BUMN yang terindikasi korupsi dengan malaadministrasi.
"Jangan sampai nanti yang korupsi tercampur yang miss administrasi," tutur Erick usai menghadiri AKHLAK Festival Culture 2023 di Jakarta, Senin (4/9/2023).
Erick memastikan pihaknya berupaya keras mengembalikan hak para pensiunan BUMN. Sebab, dirinya tak mau pegawai BUMN sengsara.
"Kalau dana pensiunnya tidak diperbaiki, ketika BUMN hari yang ini luar biasa, profitnya naik dari Rp13 triliun ke Rp124 triliu, Rp125 triliun, terus dividen negara ke Rp80 triliun, tiba-tiba di kemudian hari pegawai BUMN-nya semua sengsara. Berdosa gak? Itulah kenapa dana pensiunnya kita perbaiki," kata Erick.