Faisal Basri Sebut 143 Juta Rakyat Indonesia Insecure!

18 Okt 2021, 18:50 WIB

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri (dok. Youtube Kementerian Perhubungan RI)

Jakarta, IDN Times - Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri memandang pentingnya perluasan pemberian perlindungan sosial (perlinsos) dari pemerintah bagi masyarakat miskin yang terdampak pandemik COVID-19.

Menurut Faisal, ratusan juta penduduk Indonesia saat ini merasa insecure alias khawatir dengan kondisinya yang susah akibat pandemik COVID-19.

"143 juta rakyat Indonesia itu statusnya insecure. Ini kalau penduduk miskinnya aja 20 juta, yang dibayar JKN-nya oleh pemerintah 90 jutaan, tapi di atas itu hidupnya juga belum tenang namanya insecure kira-kira pengeluaran per harinya Rp25 ribu sebelum pandemik," ujar Faisal, dalam Webinar Bincang APBN 2022, Senin (18/10/2021).

Faisal menambahkan, kondisi masyarakat yang insecure tersebut akan semakin jatuh setelah pandemik berakhir apabila pemerintah tidak memberikan cukup perhatian kepada mereka.

1. Faisal minta pemerintah hentikan pembangunan yang tak berdampak ke masyarakat

Jokowi tinjau food estate di Kalimantan Tengah (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Oleh karena itu, Faisal meminta pemerintah untuk segera menghentikan seluruh rencana dan realisasi pembangunan hal-hal yang tak berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat selama pandemik COVID-19.

"Hentikan food estate, hentikan pembangunan ibu kota, hentikan kereta cepat, kita tidak mati karena kereca cepat dan ini mau pake SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) tahun lalu, gila nggak? SILPA tahun lalu mau dipakai buat kereta cepat, tapi buat rakyat sembilan koma sekian juta yang dapat JKN dihapus oleh Bu Risma," tutur dia.

2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak boleh mengiyakan semua keinginan menteri

Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (IDN Times/Helmi Shemi)

Untuk itu Faisal meminta kepada jajaran Kemenkeu agar menjadi kementerian yang bisa mengontrol pengeluaran negara. Caranya dengan tidak membuat pengeluaran yang tidak sejalan dengan upaya perlinsos kepada masyarakat.

"Kemenkeu menurut saya fungsinya adalah rem, bukan mengiyakan semua yang diinginkan para menteri dan presiden. Tunjukkan konsekuensi-konsekuensinya seperti dulu Pak Boediono dan Bu Sri Mulyani berani mengatakan tidak dalam poembangunan monorail kepada wakil presiden," ucap Faisal.

3. Chatib Basri usulkan perluasan dan penambahan perlinsos

Ekonom Chatib Basri (IDN Times/Indiana Malia)

Senada dengan Faisal, Ekonom Senior UI lainnya, Chatib Basri pun turut mengusulkan pemerintah untuk memperluas pemberian perlinsos kepada masyarakat terdampak pandemik COVID-19. Seperti diketahui, ada banyak masyarakat Indonesia yang terkena dampak pandemik COVID-19. Hal itu dibuktikan dengan peningkatan jumlah kemiskinan di Indonesia akibat COVID-19.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di republik ini mengalami peningkatan pada Maret 2021. Peningkatan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 adalah sebanyak 1,12 juta bila dibandingkan dengan periode Maret 2020 atau secara year on year (yoy).

"Karena itu perlinsos harus terus diberikan bahkan saya mengusulkan untuk diperluas kepada 60 persen penduduk Indonesia, 160 juta itu ada 40 juta rumah tangga," ujar Chatib.

Selain itu, eks Menteri Keuangan RI tersebut juga mengusulkan pemerintah agar menaikkan nominal uang yang diberikan kepada masyarakat dalam program perlinsos. Hal itu untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat agar tetap bisa menyambung hidup di tengah pandemik COVID-19.

"Jangan dikasih Rp300 ribu atau Rp700 ribu, tapi dikasih Rp1 juta sampai Rp1,5 juta. Itu kebutuhan kita kalau itu dilakukan sebulan Rp40 triliun, kalau dikasih sekitar tiga bulan sampai enam bulan kebutuhannya Rp120 triliun sampai Rp240 triliun dan menurut saya alokasinya ada," tutur Chatib.