Krisis Ekonomi Suriah kian Parah, PBB Minta Bantuan Donatur

Inflasi di Suriah meningkat tajam

Jakarta, IDN Times - Utusan khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, mendesak para donatur untuk tidak memotong dana mereka di tengah krisis ekonomi yang melanda negara tersebut. Hal itu disampaikan usai pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad.

“Situasi di Suriah menjadi lebih buruk dibandingkan situasi ekonomi pada puncak konflik,” kata Pedersen kepada wartawan di Damaskus pada Minggu (10/9/2023), dikutip Associated Press.

“Kami tidak dapat menerima bahwa pendanaan untuk Suriah berkurang sementara kebutuhan kemanusiaan meningkat,” tambahnya.

Keputusan Presiden Suriah Bashar Assad bulan lalu untuk melipatgandakan gaji dan pensiun di sektor publik telah meningkatkan inflasi di negara yang dilanda perang berkepanjangan itu. Di sejumlah wilayah, warga melakukan aksi protes yang menyerukan lengsernya Assad, mirip dengan awal pemberontakan Suriah pada 2011.

Baca Juga: PBB Akhirnya Lanjutkan Pengiriman Bantuan ke Zona Pemberontak Suriah  

1. Pemerintah juga mencabut subsidi bahan bakar

Di samping melipatgandakan gaji dan pensiun di sektor publik, pemerintah juga mencabut subsidi bahan bakar dalam upayanya untuk meningkatkan perekonomian negara.

Mengutip BBC, Perdana Menteri Suriah Hussein Arnous sempat mengatakan pemotongan subsidi bahan bakar akan memastikan keluarga miskin mendapatkan manfaatnya, mengurangi defisit anggaran dan membantu menstabilkan pound Suriah.

Namun, para ekonom menyebut bahwa pemerintah tidak mampu mempertahankan subsidi. Mereka juga memperingatkan bahwa kenaikan gaji di sektor publik kemungkinan akan semakin meningkatkan inflasi dan depresiasi pound Suriah.

Para pejabat menyalahkan krisis ekonomi dan kesulitan yang dialami warga Suriah diakibatkan oleh sanksi ketat Amerika Serikat (AS) pada 2019, yang menargetkan orang atau entitas asing yang berusaha memberikan dukungan kepada pemerintahan Assad. Namun AS mengatakan tindakan tersebut tidak mempengaruhi bantuan kemanusiaan.

Baca Juga: Suriah Bergabung Kembali ke Liga Arab 

2. Sebanyak 90 persen warga Suriah hidup dalam kemiskinan

PBB memperkirakan 90 persen warga Suriah di wilayah yang dikuasai pemerintah hidup dalam kemiskinan. Lebih dari 15 juta orang, atau 70 persen dari populasi negara itu, membutuhkan bantuan kemanusiaan, sementara 12,1 juta lainnya dianggap rawan pangan.

Akibat berkurangnya bantuan dana internasional, badan-badan PBB telah memotong program-programnya karena pemotongan anggaran selama bertahun-tahun.

Badan tersebut memperkirakan sekitar 300 ribu warga sipil tewas selama dekade pertama pemberontakan, sementara setengah dari 23 juta penduduk sebelum perang telah menjadi pengungsi.

3. PBB akan lanjutkan kembali perundingan tentang situasi politik di Suriah

Selama bertahun-tahun, PBB telah berupaya untuk memulai kembali perundingan yang sempat terhenti untuk mencapai penyelesaian politik di Suriah. Kini, dengan krisis ekonomi dan pemulihan hubungan Suriah dengan negara-negara Arab, pembicaraan tentang cara mengatasi kebuntuan politik dapat diperbarui kembali.

“Bagi Suriah, tanpa mengatasi dampak politik dari krisis ini, krisis ekonomi yang parah dan penderitaan kemanusiaan juga akan terus berlanjut,” kata Pedersen.

Pembicaraan yang sedang berlangsung di Suriah dengan negara kaya minyak seperti Arab Saudi, Yordania, Irak, dan Mesir untuk mengatasi pengungsi, maraknya amfetamin ilegal Captagon, serta krisis politik dan kemanusiaan, berjalan lambat.

Sementara itu, Rusia dan Iran telah berusaha mendorong Suriah dan Turki untuk menghidupkan kembali hubungan mereka. Turki sebelumnya telah mendukung kelompok oposisi di barat laut Suriah.

Pedersen mengatakan dia akan bertemu dengan pemerintah Arab, serta Turki, Rusia, dan Iran untuk menindaklanjuti perkembangan pembicaraan mereka masing-masing.

Baca Juga: Menlu Arab Saudi Kunjungi Suriah, Mulai Akur?

Fatimah Photo Verified Writer Fatimah

null

IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya