Nike dan Dynasty Gold Diselidiki Kanada atas Dugaan Kerja Paksa Uighur
perusahaan Nike (unsplash.com/Paul Steuber)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengawas etika perusahaan di Kanada meluncurkan penyelidikan terpisah terhadap perusahaan barang olahraga Nike dan perusahaan pertambangan Dynasty Gold, atas tuduhan menggunakan kerja paksa dari minoritas Uighur China.
Penyelidikan itu diluncurkan pada Selasa (11/7/2023), setelah koalisi 28 organisasi masyarakat sipil mengajukan beberapa keluhan pada Juni tahun lalu tentang bisnis luar negeri dari 13 perusahaan Kanada.
Menurut pernyataan dari Ombudsman Kanada untuk Perusahaan yang Bertanggung Jawab (CORE), Nike Canada dan Dynasty Gold diduga memiliki atau pernah memiliki rantai pasokan atau operasi di China. Kedua perusahaan yang berbasis di Vancouver itu, diidentifikasi menggunakan atau diuntungkan dari penggunaan kerja paksa Uighur.
Investigasi ini merupakan yang pertama yang diluncurkan CORE sejak pertama kali meluncurkan mekanisme pengaduannya pada 2021. Tidak ada badan Kanada lain sebelumnya yang meluncurkan penyelidikan semacam ini.
Baca Juga: Indonesia Tolak Debat PBB soal Uighur Xinjiang, Kenapa?
1. Nike dan Dynasti Gold bantah laporan CORE
Mengutip BBC, Nike mengatakan mereka tidak lagi memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang dituduh menggunakan kerja paksa di Uighur, dan telah memberikan informasi tentang praktik uji tuntas mereka.
Menurut laporan itu, Nike menolak pertemuan dengan ombudsman. Namun perusahaan itu mengirimkan surat yang mengungkapkan keprihatinannya dengan laporan kerja paksa yang terkait dengan Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR).
"Nike tidak mengambil produk dari XUAR dan kami telah mengonfirmasi dengan pemasok kontrak kami bahwa mereka tidak menggunakan tekstil atau benang pintal dari wilayah tersebut."
Sementara itu, laporan tentang Dynasty Gold menunjukkan bahwa mereka diuntungkan dari kerja paksa Uighur di sebuah tambang di China, di mana perusahaan tambang emas itu memegang saham mayoritas.
Namun Dynasty Gold mengatakan perusahaan tidak memiliki kendali operasional atas tambang tersebut, dan tuduhan ini muncul setelah mereka meninggalkan wilayah itu. CEO Dynasty Ivy Chong juga mengatakan kepada CBC bahwa temuan awal itu sama sekali tidak berdasar.
"Saya belum menilai hasil penyelidikan. Kami akan menunggu hasilnya dan kami akan menerbitkan laporan akhir dengan rekomendasi saya," kata Ombudsman Sheri Meyerhoffer dalam pernyataan tersebut, dikutip dari Reuters.
Editor’s picks
Ia juga menambahkan bahwa badan pengawas sangat prihatin dengan bagaimana perusahaan-perusahaan itu menanggapi tuduhan tersebut.
Baca Juga: PBB Konfirmasi Adanya Penyiksaan China pada Uighur
2. Lebih dari 80 ribu orang Uighur dilaporkan bekerja secara paksa di pabrik-pabrik China
Pada 2020, wadah pemikir, Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI), menerbitkan laporan yang memperkirakan lebih dari 80 ribu orang Uighur telah dipindahkan untuk bekerja di pabrik-pabrik di seluruh China.
Menurut laporan dari kepala hak asasi manusia PBB tahun lalu, perlakuan China terhadap Uighur, etnis minoritas mayoritas Muslim yang berjumlah sekitar 10 juta di Xinjiang, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Adapun Beijing telah berulang kali membantah penggunaan kerja paksa pada orang-orang Uighur. Pernyataan itu juga ditegaskan kembali oleh kedutaan besar China di Ottawa dalam sebuah pernyataan pada Selasa (11/7/2023). Dia mengatakan hak-hak pekerja dari semua kelompok etnis di Xinjiang dilindungi sebagaimana mestinya.
3. CORE dibentuk sejak 2017
Sementara itu, CORE juga sedang menyelidiki keluhan terhadap 11 perusahaan lainnya dan diperkirakan akan merilis laporan mereka dalam beberapa minggu mendatang.
CORE diluncurkan pada 2017 untuk memantau dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia, terutama di perusahaan garmen, pertambangan dan minyak dan gas Kanada yang beroperasi di luar negeri.
Meski tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengadili perusahaan yang dinyatakan bersalah, badan pengawas itu mengatakan pihaknya dapat merujuk temuan tersebut ke komite parlemen untuk tindakan lebih lanjut.
"Secara langsung, tuduhan yang dibuat oleh pengadu menimbulkan masalah serius mengenai kemungkinan penyalahgunaan hak yang diakui secara internasional untuk bebas dari kerja paksa," kata Meyerhoffer.
"Ini adalah misi kami untuk menyelesaikan pengaduan hak asasi manusia dengan cara yang adil dan tidak memihak untuk membantu mereka yang terkena dampak dan untuk memperkuat praktik bisnis yang bertanggung jawab dari perusahaan yang terlibat."
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
Berita Terkini Lainnya
