Pemerintah Filipina hentikan impor beras selama 60 hari mulai 1 September 2025
Petani mengalami kerugian karena harga gabah anjlok tajam di pasar lokal
Implikasi terhadap pasar global dan dukungan jangka panjang pemerintah untuk petani
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Filipina pada Rabu (6/8/2025) resmi mengumumkan penghentian impor beras selama 60 hari mulai 1 September 2025. Kebijakan ini dikeluarkan Presiden Ferdinand Marcos Jr. untuk membantu para petani yang terdampak penurunan harga gabah di tengah musim panen.
Keputusan ini langsung disampaikan oleh Sekretaris Komunikasi Presiden, Dave Gomez, usai konsultasi dengan sejumlah anggota kabinet yang mendampingi Presiden Marcos dalam kunjungan ke India.
Presiden Ferdinand Marcos Jr. resmi mengintruksikan penghentian impor beras selama dua bulan, terhitung mulai 1 September 2025. Keputusan ini diambil untuk melindungi kesejahteraan petani lokal yang sedang menghadapi penurunan tajam harga gabah selama musim panen berlangsung.
"Ini adalah langkah sementara untuk membantu petani yang saat ini merugi akibat harga gabah yang sangat rendah," kata Dave Gomez, Sekretaris Komunikasi Presiden.
Presiden Marcos Jr. menyatakan kebijakan ini diterapkan setelah melakukan konsultasi dengan kabinet, mengikuti rekomendasi dari Menteri Pertanian Francisco Tiu Laurel Jr. Pemerintah menyatakan, belum akan menaikkan tarif impor beras karena kebijakan tersebut dinilai lebih sulit untuk dibatalkan dibandingkan penghentian impor sementara.
Sebelum kebijakan ini berlaku, Filipina merupakan pengimpor beras terbesar di dunia dengan volume impor mencapai 4,8 juta ton per tahun, dan selama periode kebijakan harga gabah anjlok hingga 8 peso Filipina (Rp2,2 ribu) per kilogram, jauh di bawah biaya produksi rata-rata.
Menteri Pertanian Francisco Tiu Laurel Jr. menegaskan penghentian impor beras merupakan respons terhadap kondisi pasar, di mana harga gabah menurun tajam karena produksi lokal yang melimpah dan beras impor terus masuk pasar.
"Kebijakan ini memberi kami waktu untuk menilai dampaknya, apakah benar-benar meningkatkan harga di tingkat petani," jelas Tiu Laurel, dikutip Manila Standard.
Menurut data terbaru, rata-rata harga jual gabah anjlok menjadi 9-11 peso Filipina (Rp2,5 ribu-Rp3,1 ribu) per kilogram dan bahkan di beberapa tempat hanya 8 peso Filipina (Rp2,2 ribu), sedangkan rata-rata biaya produksi mencapai 14 peso Filipina (Rp3,9 ribu) per kilogram.
Jika tren ini berlanjut tanpa intervensi pemerintah, banyak petani bisa kehilangan minat untuk menanam pada musim tanam berikutnya, sehingga berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional di masa mendatang.
Federasi Petani Bebas (Federation of Free Farmers/FFF) juga mengkritik lambannya respons pemerintah, sebab banyak petani yang telah mengalami kerugian dan dililit utang akibat harga gabah yang terus merosot.
Para analis memperingatkan kebijakan Filipina menghentikan impor beras selama dua bulan bisa memicu kenaikan harga beras di pasar global, mengingat Filipina merupakan pembeli utama. Namun, pemerintah Filipina menyampaikan bahwa keputusan ini bisa segera dievaluasi dan dibatalkan jika dirasa membahayakan pasokan domestik atau konsumen.
Selain penghentian impor, pemerintah juga mendukung petani dengan program pendanaan yang telah ditingkatkan, seperti Rice Competitiveness Enhancement Fund yang naik tiga kali lipat pada 2025 menjadi 30 miliar peso Filipina (Rp8,5 triliun). Bantuan ini diberikan melalui mekanisasi pertanian, subsidi benih, dan bantuan finansial untuk menjaga daya saing dan produktivitas petani.
“Kebijakan penghentian impor selama 60 hari adalah respons terukur yang dapat segera dibalik jika diperlukan. Prioritas utama kami tetap melindungi kepentingan petani lokal dan konsumen,” ujar Sekretaris Pertanian Tiu Laurel Jr., dilansir GMA News.