Ganjar Respons Sejumlah Warga yang Masih Tolak Proyek Bendungan Wadas

17 Jul 2023, 17:14 WIB

Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) melakukan aksi damai di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Sleman, D.I Yogyakarta, Kamis (6/1/2022) (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Jakarta, IDN Times - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan membuka dialog dengan masyarakat Desa Wadas yang masih menolak bekerja sama dalam proses pengadaan tanah quarry (galian) proyek Bendungan Bener.

Pada dasarnya, pihaknya sudah berbicara dengan warga Wadas yang menolak proyek strategis nasional (PSN) tersebut untuk mencari cara penyelesaian yang terbaik.

"Tapi seandainya ada yang belum (menerima), tidak apa apa, silakan disampaikan secara terbuka karena kalau kita catat musyawarah formalnya belum dilakukan ya," kata Ganjar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (17/7/2023).

1. Warga minta dilakukan musyawarah bersama

Warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA) memasang spanduk saat melakukan aksi damai di depan kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Sleman, D.I Yogyakarta, Kamis (6/1/2022) (ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko)

Ganjar mengatakan pihaknya sudah melakukan komunikasi secara informal dengan warga Desa Wadas. Nantinya akan dilakukan pembicaraan secara formal.

Berdasarkan laporan terakhir, dikatakan Ganjar, ada kurang lebih 51 KK, yang mana mereka meminta dilakukan musyawarah bersama-sama. Kemudian, ada 9 KK yang belum bisa.

"Sembilan KK yang memang belum bisa bareng-bareng yang tadi saya katakan masih ada di luar, bahkan beberapa di antaranya itu ternyata tinggalnya di luar Jawa," tuturnya.

2. BPN sudah lakukan pengukuran 100 persen

Kunjungan Tim Kantor Staf Presiden (KSP) ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. (dok. KSP)

Dia memaparkan, seluruh tanah warga Desa Wadas yang terdampak Bendungan Bener sudah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kalau mereka yang diukur dengan BPN semua sudah diukur 100 persen, maka saya senang sekali ketika kemudian mereka semuanya mau diukur, mau diukur itu buat saya sudah bagus," sebutnya.

Pihaknya melakukan pendekatan secara persuasif dengan memenuhi permintaan warga. Warga ada yang minta dilakukan perbaikan terhadap beberapa fasilitas publik, termasuk jalan. Kemudian, meminta ada pelatihan UMKM.

"Kita kasih semuanya dan itu yang bikin kita bisa berkomunikasi dengan nyaman dan mereka komunikasi dengan saya intens sekarang," tuturnya.

3. Terdapat overlap data tanah yang harus dibereskan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo konfersensi pers tentang proyek strategis nasional (PSN) Jateng, Senin (17/7/2023)

Hanya saja, memang terdapat overlap alias tumpang tindih terkait data tanah warga. Hal itu disebabkan pada saat dilakukan pengukuran di awal, sebagian warga belum setuju sehingga tidak ikut menyaksikan. Diharapkan semuanya akan segera dapat diselesaikan.

"Ya udah jalan semua sih ya sebenarnya. Kemarin itu yang problem utamanya sebenarnya yang overlap data, data tanah," tambahnya.