Gini Ratio RI Turun Jadi 0,375, Ketimpangan di Kota Masih Lebar

26 Jul 2025, 06:03 WIB

Triyan Pangastuti

Ilustrasi daerah miskin (unsplash.com/@opeleye)

Intinya sih...

Ketimpangan di kota lebih tinggi dari desa, dengan Gini Ratio di perkotaan turun menjadi 0,395 dan di perdesaan menjadi 0,299.
Garis kemiskinan nasional naik menjadi Rp609.160 per kapita per bulan, akibat tekanan inflasi terutama untuk kebutuhan pokok.
Tujuh provinsi memiliki rasio gini tertinggi dibandingkan rata-rata nasional, dengan Jakarta mencapai 0,441 dan Kepulauan Bangka Belitung terendah di 0,222.

Jakarta, IDN Times – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau Gini Ratio pada Maret 2025 mencapai 0,375. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,006 poin dibandingkan posisi pada September 2024 yang tercatat sebesar 0,381.

“Hasil penghitungan kami menunjukkan ketimpangan atau Gini Ratio Indonesia pada Maret 2025 sebesar 0,375, turun 0,006 poin dari September 2024,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Gini Ratio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk, dengan rentang nilai antara 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1, maka ketimpangan semakin besar.

1. Ketimpangan di kota lebih tinggi dari desa

ilustrasi Jakarta (IDN Times/Herka Yanis)

Jika dilihat berdasarkan wilayah, Gini Ratio di perkotaan pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,395, menurun 0,007 poin dibandingkan dengan September 2024. Sementara itu, di wilayah perdesaan, angkanya berada pada level 0,299, turun 0,009 poin dalam periode yang sama.

“Kalau kita bandingkan, tingkat ketimpangan di perkotaan memang lebih tinggi dibandingkan dengan di perdesaan,” kata Ateng.

Penurunan ini mencerminkan perbaikan distribusi pengeluaran, terutama di wilayah pedesaan. Meski begitu, kesenjangan antara kota dan desa masih menjadi pekerjaan rumah dalam upaya pemerataan pembangunan.

2. Garis kemiskinan nasional naik

Ilustrasi kemiskinan kota (Pexels.com)

Selain mencatat penurunan ketimpangan, BPS juga melaporkan garis kemiskinan nasional mengalami kenaikan pada Maret 2025. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), garis kemiskinan tercatat sebesar Rp609.160 per kapita per bulan atau sekitar Rp20.305 per hari.

"Laju garis kemiskinan nasional naik 2,34 persen dibandingkan dengan September 2024 yang sebesar Rp595.242 per kapita per bulan,” jelas Ateng.

Dilihat berdasarkan wilayah, garis kemiskinan di perkotaan tercatat sebesar Rp629.561 per kapita per bulan, sedangkan di perdesaan sebesar Rp580.349. Kenaikan ini mengindikasikan adanya tekanan inflasi, terutama dari kelompok pengeluaran untuk kebutuhan pokok, seperti makanan.

3. Daftar 7 probinsi memiliki gini rasio tertinggi

Ilustrasi dampak pandemik COVID-19 di negara miskin (Instagram/WorldBank)

Selain itu, ada tujuh provinsi memiliki rasio gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang tercatat 0,375 pada Maret 2025.

Jakarta: 0,441
DI Yogyakarta: 0,426
Jawa Barat: 0,416
Papua Selatan: 0,412
Papua: 0,404
Gorontalo: 0,392
Kepulauan Riau: 0,382

Provinsi dengan Rasio Gini Terendah: