Program stimulus jadi langkah optimalisasi anggaran
Outlook defisit APBN 2025 diperkirakan mencapai 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, defisit APBN 2025 tidak akan melebar meski pemerintah mengucurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp16,23 triliun.
Menurutnya, anggaran tersebut sudah tersedia sehingga tidak perlu mencari sumber pembiayaan baru yang berisiko menambah defisit.
“Uangnya sudah kami sediakan, jadi bukan berarti defisit akan melebar,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Istana Negara, Senin (15/9/2025).
Ia menambahkan, pemerintah masih memiliki Sisa Anggaran Lebih (SAL) lebih dari Rp400 triliun.
Oleh karena itu, penggunaan sebagian anggaran negara untuk stimulus ekonomi merupakan langkah optimalisasi penggunaan anggaran, bukan penambahan belanja baru yang berpotensi memperlebar defisit.
“Daripada sisa, tinggal tiga bulan lagi mungkin tidak terpakai, jadi saya arahkan ke sana. Ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran agar berdampak pada perekonomian tanpa mengubah defisit secara signifikan,” jelas Purbaya.
Adapun outlook defisit APBN 2025 diperkirakan mencapai 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), mendekati batas maksimal defisit 3 persen PDB sesuai UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, sebagian besar dari Rp16,23 triliun stimulus itu sudah termasuk dalam anggaran kementerian/lembaga yang akan menjalankan program tersebut.
Rincian Program Stimulus Ekonomi 2025:
Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi (fresh graduate maksimal satu tahun) untuk 20.000 penerima manfaat, menyerap anggaran Rp198 miliar.
Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) diberikan selama 3 bulan bagi 552.000 pekerja sektor pariwisata, menyerap Rp120 miliar.
Bantuan pangan selama dua bulan periode Oktober-November yang akaj diberikan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan total anggaran Rp7 triliun.
Bantuan iuran JKK dan JKM bagi 731.361 pekerja bukan penerima upah (BPU), termasuk mitra pengemudi ojek daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik. Anggaran Rp36 miliar ditanggung BPJS.
Program Manfaat Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan untuk 1.050 unit, anggaran Rp150 miliar.
Padat Karya Tunai (cash for work): 609.465 pekerja, dengan anggaran Rp3,5 triliun (Kementerian PUPR) dan Rp1,8 triliun (Kemenhub).
Percepatan Deregulasi PP No. 28 melalui integrasi sistem kementerian/lembaga dan RDTR digital ke OSS di 50 daerah pada 2025, dilanjutkan 300 daerah di 2026, dengan anggaran Rp175 miliar.
Program Perkotaan (pilot project Jakarta): peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan fasilitas bagi gig economy, dengan anggaran Rp2,7 triliun (Pemda DKI Jakarta).
Langkah ini merupakan upaya strategis dalam menghadapi tantangan global, mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi, serta memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah merumuskan Paket Ekonomi 2025 dan Penyerapan Tenaga Kerja yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja.