Dugaan Afiliasi Politik dalam Program Kartu Prakerja Andalan Jokowi
Ilustrasi Kartu Prakerja (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap fakta baru dalam program Kartu Prakerja andalan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Ada dugaan afiliasi politik platform digital maupun lembaga pelatihan dengan pemerintah.
"Temans, program Prakerja masih ramai menjadi perbincangan publik. Kita sama-sama tahu program ini sangat problematis, mulai dari angkap peran antara platform digital dengan lembaga pelatihan, hingga dugaan afiliasi politik dari mitra2 yg melaksanakan program Prakerja," tulis ICW dalam akun Twitternya, Rabu (17/6).
Apa saja temuan ICW terkait para mitra Kartu Prakerja? Berikut penjelasannya.
1. Ada tiga platform yang diduga punya afiliasi politik dengan pemerintah
Twitter/@antikorupsiTiga platform tersebut yakni Ruangguru, Vokraf dan Amithya Institute. Berikut rinciannya:
Ruangguru
Ruangguru merupakan induk dari Skill Academy yang merupakan mitra platform resmi Kartu Prakerja. Ruangguru didirikan oleh Adamas Belva dan Iman Usman.
Belva merupakan mantan Staf Khusud Presiden Jokowi. Ia mengundurkan diri pasca masifnya informasi terkait potensi konflik kepentingan Belva sebagai Stafsus Presiden dengan posisinya sebagai Direktur Utama PT Ruang Raya Indonesia.
Vokraf
Nama Vokraf sendiri mungkin cukup asing di telinga masyarakat dibanding Skill Academy. Bukannya tanpa alasan lembaga tersebut tidak begitu dikenal.
Lembaga pelatihan yang berfokus pada peningkatan kapasitas individu untuk sektor industri kreatif ini baru didirikan pada 28 Agustus 2019. Grand launching Vokraf dilakukan pada 21 Februari 2020.
Sedangkan, nota kesepahaman pemerintah dengan para platform dilakukan pada Maret 2020.
Di sisi lain, ICW mengungkapkan bahwa pendiri Vokraf, Fina Silmi Febriyani merupakan bagian dari tim direktorat konten kampanye Presiden Jokowi sejak Januari 2018 hingga 2019. Keterangan itu ada pada laman linkedin-nya.
Amithya Institute
Amithya Institute merupakan bagian dari Amithya Hotels and Resort. Amithya Institute adalah lembaga pelatihan yang memberikan keterampilan dan pendidikan di bidang perhotelan dan jasa boga.
Amithya Institute berlokasi di Surabaya, Jawa Timur, yang peresmiannya pada 9 Maret 2020 dan dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa.
CEO Amithya Institute, Rucita Permatasari atau Chita Choo merupakan calon anggota legislatif tahun 2019 DPRD Provinsi Jatim dari Partai Golkar. Rucita juga merupakan Bendahara Partai Golkar Jawa Timur.
2. Ada lembaga yang tidak berpengalaman dalam memberikan pelatihan
website resmi prakerja.go.idTerlepas dari itu, ICW juga mempertanyakan pengalaman dua lembaga dalam menyelenggarakan pelatihan baik online maupun offline. Lembaga pertama adalah Boleh Dicoba Digital. Dari hasil pengecekan ICW, layanan Boleh Dicoba Digital terkait e-commerce web development, digital marketing, campaign optimizing, strategy & digital advertisement.
Kedua, BLK Komunitas Ponpes Al-Aitaam, lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga politeknik. Kedua lembaga tersebut, menurut ICW, tidak memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan pelatihan kerja baik online maupun offline.
Editor’s picks
Baca Juga: Pembuat Prakerja.org Blak-blakan Bikin Situs Tandingan Kartu Prakerja
3. Pengamat sebut ada aroma politis dalam program Kartu Prakerja
Alokasi anggaran Kartu Prakerja. IDN Times/Rahmat Arief)Diberitakan sebelumnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menduga ada permainan partai politik dalam program Kartu Prakerja. Terlebih dengan besar anggaran yang mencapai Rp5,6 triliun.
"Saya duga ada permainan yang melibatkan partai politik dalam program Kartu Prakerja," sebut Huda saat dihubungi IDN Times.
Huda menilai ada beberapa kejanggalan dalam program ini. Pertama, ia mempertanyakan kenapa Kartu Prakerja masuk di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian).
Padahal, jika berbicara teknis, seharusnya program ini tidak berada di bawah kementerian yang dipimpin Airlangga Hartarto itu melainkan langsung di bawah kementerian teknisnya yaitu Kemenaker.
"Pasti akan menimbulkan pertanyaan. Terlebih Menko Perekonomian saat ini dipegang oleh orang partai," ujar Huda.
4. Menteri Jokowi jawab polemik Kartu Prakerja
Ilustrasi Kartu Prakerja (IDN Times/Arief Rahmat)Program Kartu Prakerja terus menuai polemik sejak bergulir pada awal April lalu. Program tersebut dianggap tidak transparan, bahkan implementasinya dinilai hanya sekadar menunaikan janji kampanye Presiden Jokowi.
Polemik muncul saat pemerintah dianggap "ujug-ujug" memperkenalkan provider mitra Kartu Prakerja. Penyebabnya, provider tersebut ditunjuk langsung, bukan melalui lelang tender.
Menjawab kegaduhan di awal kemunculan program, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah melakukan kurasi dalam memilih mitra Kartu Prakerja.
"Kita kan pakai kemampuan nasional. Tentu digital yang punya reputasi kita ajak. Kan ada 2.000 mitra, yang penting bisa online. Kedua kalau offline bicara quality dan lain-lain. Kita sudah kurasi dan ditambah karena tidak cocok dengan demografi karena adanya virus corona ini," ujarnya dalam live Ngobrol Seru bareng IDN Times, Kamis malam (16/4).
Senada dengan Airlangga, Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruky. Ia mengatakan bahwa pemerintah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS), bukan penunjukan langsung.
Ia menegaskan bahwa seleksi mitra Kartu Prakerja tidak melanggar aturan dalam hal ini Inpres 4/2020 serta Perpres Nomor 36 tahun 2020. "Menurut saya tidak benar menguntungkan sebagian pihak karena sifatnya tidak dibatasi," kata Panji kepada IDN Times.
Meski begitu, Panji juga tidak membantah bahwa pemilihan ini tidak dilakukan dengan tender. Menurutnya program ini tidak perlu tender karena tidak ada penyelenggaraan barang atau jasa yang dibayarkan oleh pemerintah kepada perusahaan digital yang menjadi mitra.
Pemerintah dalam program ini, memberikan dana kepada masyarakat yang akan mengikuti pelatihan. Dana itu bisa mereka gunakan untuk membayar biaya pelatihan online yang tersedia.
"Sehingga tidak ada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yang disediakan perusahaan-perusahaan karena kami tidak bayar mereka. Dan mereka tidak memberikan pelatihan atas perintah kami karena bukan pemerintah yang memilih tetapi masyarakat sendiri," tegas dia.
Sementata itu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan bahwa pihaknya merupakan bagian dari Program Kartu Prakerja. Namun program ini dikoordinaska oleh Kemenko Perekonomian.
Ida mengungkapkan bahwa peran Kemenaker menjadi bagian dalam mengidentifikasi calon penerima program. Mereka antara lain pekerja yang di-PHK, pekerja yang dirumahkan, terutama pekerja yang dirumahkan yang tidak dibayar atau dibayar separuh
"Kemenaker juga punya platform digital. Kami punya sistem informasi ketenagakerjaan yang disebut dengan Sisnaker (sistem informasi ketenagakerjaan). Sisnaker ini menjadi satu-satunya platform digital pemerintah yang melaksanakan program kartu Prakerja," jelas Ida.
Baca Juga: Mengurai Polemik Program Kartu Prakerja Andalan Jokowi
Berita Terkini Lainnya
