Nilai Aset Pemerintah di Jakarta Capai Rp1,1 Triliun
ANTARA FOTO/Rangga Jingga
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pusat pemerintah dipastikan bakal pindah ke ibu kota negara (IKN) baru, yakni Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Itu artinya, banyak gedung-gedung milik pemerintahan yang bakal nganggur.
Meski begitu, pemerintah tidak ingin membiarkan aset tersebut diabaikan. Rencananya, pemerintah akan melakukan tukar guling aset untuk mendapatkan dana segar dalam membangun IKN baru.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa bangunan pemerintah yang ada di Jakarta memiliki nilai yang besar. Hal itu diungkapkan oleh Bambang dalam diskusi pemindahan ibu kota ke-IV di kantor pusat Bappenas, Jakarta, Senin (16/9).
1. Valuasi aset bangunan pemerintah di Jakarta capai Rp1.123 triliun
IDN Times/RochmanudinAngka itu saat ini masih di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, besaran nilai aset yang di audit adalah Rp1.123 triliun.
"Semua kantor pemerintah mulai dari Bappenas dari Lapangan Banteng, kantor Pak Basuki (Kementerian PUPR) dan lain-lain," ujarnya.
Baca Juga: Sejumlah Nama Sudah Masuk, DPR Siap Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota
2. Hanya 50 persen yang bisa dikerjasamakan
Pexels.com/Tom FiskBambang menambahkan, dari total valuasi aset tersebut, hanya sebesar Rp500 - Rp600 triliun yang bisa dioptimalkan. Adapun aset-aset tersebut tidak hanya bangunan milik pemerintah melainkan juga rumah dinas para pejabat negara.
"Ini tidak hanya kantor (pemerintah), rumah dinas juga bagian dari aset.
Saya bangga kalau ditanya Jl. Denpasar, karena rumah dinas. Ini aset yang luar biasa. Sudah banyak banget. Di (jalan) Widya Chandra (komplek menteri). Itu bagian dari aset yang dikerjasamakan dengan swasta," jelas Bambang.
3. Besaran pemanfaatan aset untuk pembangunan IKN
Dok. Kementerian PUPRSebelumnya, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, nilai pemanfaatan aset dari kementerian/lembaga diperkirakan bisa mencapai Rp70-80 triliun. Sementara itu total penerimaan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan Rp96 triliun.
"Soal skema kan sudah dijelaskan oleh Pak Bappenas (Bambang Brodjonegoro)," tuturnya.
Baca Juga: Siap Jadi Penyangga Ibu Kota Baru, Balikpapan Tawarkan PSN ke Pusat
Topik:
Berita Terkini Lainnya
