Sri Mulyani Blak-blakan soal Alasan Pemerintah Berutang
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (IDN Times/Shemi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal banyaknya kritik terhadap utang yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, pembahasan terkait utang sangatlah luas, tapi utang tidak perlu dianggap negatif secara berlebihan.
"Ya kalau harus (utang), ya tidak harus. Harus ini seolah-olah sebagai kewajiban. Tapi Anda sebagai Menteri Keuangan pembahasan utang dimensinya macem-macem ada yang menganggap utang haram, lalu riba, ada yang benci utang, ada yang tidak bisa menerima seolah-olah mengkhawatirkan," kata dalam live Instagram 'Sabtu Bersama Menkeu', Sabtu (18/7/2020).
1. Utang dilakukan dengan pertimbangan yang bijak
(Ilustrasi utang) IDN Times/Arief RahmatSri Mulyani menuturkan, kebijakan pemerintah untuk menarik utang dilakukan dengan pertimbangan yang bijak. Keputusan itu tentu juga melihat aspek kemampuan negara dalam memenuhi prioirtas dan target pemerintah dalam pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
"Ya utangnya untuk apa dulu. Kalau untuk infrastruktur, itu agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, supaya menjadi generasi yang produktif, itu ga maslaah (utang)," tutur dia.
Baca Juga: Pemerintah Tambah Utang Baru Rp360,7 Triliun hingga Mei 2020
2. Banyak aspek yang harus dipritoitaskan pemerintah dengan anggaran yang perlu dikelola dengan baik
Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)Editor’s picks
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, dirinya mengelola keuangan negara yang bersumber dari pajak, bea dan cukai serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan baik. Sumber penerimaan negara itu diperoleh pemerintah dari rakyat dan akan digunakan kembali untuk rakyat.
Dari sektor pendidikan misalnya, uang pajak yang dibayarkan rakyat akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur sekolah maupun dana BOS. Dalam aturan saat ini, pemerintah diwajibkan mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk belanja sektor pendidikan.
"Keshatan juga sangat penting. Dia meurpakan bagian dari kualitas SDM, bagaimana mengurangi kemiskinan juga penting, bagaimana membangun infrastrutkur juga penitng mulai dari jalan raya, irigasi, itu semua adalah infrasturkrut yang dibutuhkan agar bisa maju dan meningkatkan kapasitasnya," jelas dia.
"Bagaimana dengan pak Prabowo (Kementerian Pertahanan)? apakah penting membuat alutsista kuat? iya penting. Polisi? iya penting," tambahnya.
3. Pemerintah berkomtimen menjaga anggaran agar tidak disalahgunakan
Ilustrasi Keuangan (IDN Times/Arief Rahmat)Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan bersama para pemangku kepentingan terkait untuk menjaga uang rakyat dengan transparan dan tepat sasaran.
"Begitu banyak hal yang harus diperhatikan dan diprirotiaskan (pemerintah). Kita harus menjaga supaya ga bocor, nggak dikorupsi dan tepat sasaran," tegas dia.
Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) pada akhir Mei 2020 sebesar US$404,7 miliar atau setara dengan atau setara dengan Rp5.908 triliun tumbuh 4,8 persen. Dari laporan BI disebutkan ULN pemerintah pada akhir Mei 2020 tercatat US$192,1 miliar atau setara dengan Rp2.804 triliun dan tumbuh 3,1 persen.
Baca Juga: Dalam Setahun, Utang Pemerintah Naik Rp422,7 Triliun
Berita Terkini Lainnya
