6 Cara Indonesia Bisa Selamat dari Jebakan Kelas Menengah
Ilustrasi Investasi. (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan enam cara agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Ia mengatakan fenomena ini sudah dipelajari pemerintah dan mendapatkan kunci untuk menyelesaikan.
"Kita tahu apa yang menyebabkan negara stuck dan berhenti pada level middle income," kata Sri Mulyani dalam acara diskusi daring, Rabu (4/8/2021).
Berikut ini adalah enam cara Indonesia bisa keluar dari jebakan pendaptan menengah.
Baca Juga: Indonesia Dicoret dari Daftar Negara Maju, AS Perpanjang Fasilitas GSP
1. Peningkatan sumber daya manusia
Ilustrasi Kerja (IDN Times/Besse Fadhilah)Menurut bendahara negara ini, negara yang mampu menginvestasikan dan meningkatkan kualitas SDM akan identik dengan meningkatkan produktivitas dan inovasi. "Dan itu kunci naik jadi high income country," katanya.
Pemerintah pun telah mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan 20 persen dari APBN atau sekitar Rp500 triliun yang dibagi ke berbagai kementerian/lembaga.
"Jadi kita perlu kita bekerja dan komitmen konstitusi 20 persen bisa diterjemahkan dalam bentuk kualitas pendidikan di Indonesia yang produktif, inovatif dan akan jadi manusia yang bawa Indonesia adil makmur," ujarnya.
2. Pentingnya sektor kesehatan
ilustrasi obat-obatan (IDN Times/Mardya Shakti)Kedua adalah kesehatan. Terlebih di masa pandemik ini di mana pemerintah terus menambah anggaran kesehatan dan diperkirakan menembus lebih Rp300 triliun dari yang sebelumnya Rp214,95 triliun.
Anggaran kesehatan ini dialokasikan dalam berbagai bentuk seperti pembayaran BPJS Kesehatan hingga memperkuat puskesmas dalam memberikan layanan dasar kesehatan bagi masyarakat.
"Ini PR yang luar biasa untuk reform di pendidikan dan kesehatan. Ini adalah 2 core utama untuk bisa menembus middle income trap," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Ada Persoalan Semrawut, RI Terancam Masuk Middle Income Trap
3. Jaminan sosial penting bagi masyarakat
Editor’s picks
Ilustrasi Bantuan Sosial (Bansos). (IDN Times/Aditya Pratama)Ketiga adalah jaminan sosial. Sri Mulyani merujuk pada negara dengan penghasilan tinggi yang kini sudah mulai memikirkan bagaimana mereka bisa memberikan jaminan sosial bagi masyarakat bekerja kehilangan pekerjaan karena peranannya digantikan robot.
Meski begitu, Sri Mulyani mengakui dalam situasi pandemik ini peranan teknologi juga sangat penting dalam mengurangi dampak yang ada. "Untuk itu bansos atau jamsos harus di redesign," ujarnya.
4. Peranan infrastruktur oleh pemerintah dan swasta
Ilustrasi Jalan Tol (IDN Times/ Helmi Shemi)Selanjutnya adalah soal infrastruktur. Menurut Sri Mulyani tidak ada negara di dunia yang hanya mengandalkan APBN untuk membangun infrastruktur. Pembangunan infrastrktur juga memerlukan peran swasta.
"Ini jadi tantangan kerja sama publik yang transparan, akuntable dan menciptakan pembangunan infrastruktur yang efisien," katanya.
Baca Juga: Ekonomi Syariah Jadi Kunci Indonesia Bebas dari Middle Income Trap
5. Peranan institusi dan birokrasi
IDN Times/Kevin HandokoCara kelima agar Indonesi keluar dari jebakan pendapatan menengah adalah persoalan institusi dan birokrasi. Sri Mulyani mengatakan negara yang bisa keluar dari middle income trap adalah negara yang mempunyai institusi yang efisien, agile, dan performance relatif bagus serta masalah korupsi dan konflik kepentingan yang perlu diperangi. Untuk itu pemerintah membuat Undang-Undang Cipta Kerja untuk efisiensi perizinan dan birokrasi.
"Reformasi birokrasi sulit karena tidak seperti bangun jembatan yang bisa dilihat tapi dampaknya luar biasa. Berbagai langkah reformasi birokrasi dilakukan seperti memutus tali birokrasi yang riwet dan bebas korupsi," papar Sri Mulyani.
6. Transformasi ekonomi berbasis digital
Ilustrasi e-commerce (IDN Times/Arief Rahmat)Cara terakhir agar Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah adalah dengan transformasi ekonomi menuju ekonomi berbasis digital. Kata Sri Mulyani untuk meningkatkan produktivitas di ekonomi digital diperlukan regulasi yang sederhana, kompetitif dan terbuka.
"Ini reformasi yang diterjemahkan dalam Undang Undang Cipta Kerja dan perpajakan dan kemampuan untuk mengurangi berbagai peraturan yang memebani dunia usaha. Ease of doing businness akan terus diperbaiki," kata Sri Mulyani.
Berita Terkini Lainnya
