Ahok Blak-blakan Hapus Kartu Kredit-Gaji Tambahan Direksi Pertamina
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming bertemu Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja Purnama (Ahok) di Solo. IDNTimes/Larasati Rey
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok blak-blakan terkait penghapusan kartu kredit dan gaji tambahan atau uang representasi yang diberikan kepada direksi dan komisaris, termasuk manajer perusahaan.
"Agar kontrol pemakaian jelas dan ada budaya malu jika nagih dari kartu kredit pribadi untuk kepentingan kantornya," kata Ahok kepada IDN Times, Kamis (17/6/2021).
Baca Juga: Ahok Bandingkan BBM Premium di Jakarta pada Eranya dan Anies Baswedan
1. Pertamina bisa hemat banyak dari penghapusan kartu kredit dan gaji tambahan
Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) (IDN Times/Hana Adi Perdana)Eks Gubernur DKI Jakarta ini mengaku Pertamina bisa hemat banyak dari penghapusan kartu kredit dan gaji tambahan ini. Ahok menyebut satu direktur mendapat uang representatif atau gaji tambahan sebesar Rp200 juta per bulan dan pemakaian kartu kredit Rp17 miliar pertahun.
"Jika satu direktur dapat Rp200 juta per bulan dan pemakaian cc (credit card) sampai Rp17 miliar setahun? Hitung aja jika seluruh group direksi dan komisaris (mendapat uang representatif dan kartu kredit). Karena umumnya selalu mentok plafon pemakaian tiap bulan," ujarnya.
Saat ini, ada enam direktur Pertamina dan enam orang komisaris. Berdasarkan data Ahok, gaji tambahan bagi ke 12 dewan direksi dan dewan komisaris selama setahun bisa mencapai Rp28,8 miliar. Angka itu belum termasuk pemakaian kartu kredit.
2. Data pemakaian kartu kredit yang tidak pernah diungkap
Editor’s picks
Ilustrasi Kartu Kredit (IDN TImes/Umi Kalsum)Selain untuk penghematan anggaran, kebijakan penghapusan kartu kredit dan uang representatif ini menurut Ahok, diterapkan karena selama ini data pemakaian kartu kredit tidak pernah dilaporkan. Jika kebijakan fasilitas kartu kredit mau dikembalikan, kata dia, harus ada laporan terkait penggunaannya.
"Tidak jelas. Makanya kalau nggak mau lapor dan jelaskan iya tutup aja (kartu kredit). Kalau berani mau makai, iya harus berani buka (data pemakaian). Namanya juga Dekom (Dewan Komisaris) kan salah satu fungsinya adalah pengawasan," papar Ahok.
Baca Juga: DPR Sebut Gaji Ahok Cs Rp3,2 Miliar, Pertamina: Itu Hoaks!
3. Perlu sistem kontrol agar tidak main curang
Launching buku Basuki Tjahaja Poernama (IDN Times/ Lia Hutasoit)Meski sudah menerapkan kebijakan baru ini, Ahok belum tahu nantinya uang dari penghapusan kartu kredit dan uang representatif akan dialihkan ke mana. Ahok mengatakan kebijakan ini merupakan bentuk suatu kontrol dalam sistem perusahaan.
"Orang baik tanpa adanya kontrol bisa menjadi orang berperilaku jelek. Tapi orang atau oknum dengan kontrol sistem yang baik, maka kesempatan jeleknya tidak mudah atau tidak bisa berkembang untuk merugikan perusahaan," katanya.
Baca Juga: Catat Kinerja Positif, Kontribusi Pertamina bagi Negara Rp126,7 Triliun
Berita Terkini Lainnya
