Ini 7 Upaya BKPM Tingkatkan Realisasi Investasi di 2019
IDN Times/ Helmi Shemi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Realisasi investasi Indonesia pada 2018 hanya tumbuh sebesar 4 persen dari target 10 persen. Akibatnya hal itu berdampak pada ekonomi Indonesia tidak sesuai target yakni 5,4 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi 2018 mencapai 5,17 persen.
Direktur Wilayah 1 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Agus Joko Saptono dalam sebuah diskusi menyebutkan beberapa upaya agar realisasi investasi dapat mengalami kenaikan. Apa saja?
1. BKPM memfasilitasi rotasi barang-barang mesin masuk ke Indonesia
IDN Times/ Helmi ShemiUsaha pertama adalah dengan memfasilitasi rotasi barang-barang mesin masuk ke Indonesia. Caranya adalah dengan memberikan rekomendasi jalur hijau kepada perusahaan industri yang disampaikan ke Direktur Jenderal Bea Cukai.
Agus menyebut sudah 125 perusahaan yang menggunakan rekomendasi ini sehingga mempercepat realisasi lokasi mesin. “Sehingga dia bisa melakukan percepatan produksi,” kata Agus di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Kamis (7/2).
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Melambat, Gubernur: Masih Positif
2. Perbaikan dan peningkatan sejumlah layanan investasi
Pixabay.com/TumisuBKPM juga terus berupaya dalam mengembangkan dan memperbaiki sejumlah layanannya. Seperti Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) dan layanan 3 jam
“Kita juga akan masih terus melakukan permudahan ijin investasi, izin 3 jam SDM juga akan kita lakukan dan lain-lain,” ucap Agus.
3. MoU BPKM dengan Polri untuk keamanan
NTARA FOTO/Reno Esnir/prasBKPM bekerja sama dengan Polri menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait masalah keamanan investasi.
“Kita ada Mou dengan Polri untuk memfasilitasi perusahaan yang mengalami masalah dalam keamanan,” ujar Agus.
4. Pembinaan PTSP
Editor’s picks
pixabay.com/nattanan23Keempat, BKPM juga melakukan pembinaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan membuat satu struktur.
“Ada direktorat standardisasi dan bimbingan PTSP daerah. Di layanan ini juga ada direktur kepatuhan untuk melengkapi cek dari komitmen-komitmen yang sudah dilakukan perusahaan dalam OSS (Online Single Submission),” ucap Agus.
5. Merapikan OSS yang kini diambil alih BKPM
unsplash.com/Sharon McCutcheonAgus mengatakan pada Maret nanti OSS yang tadinya ditangani oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan disampaikan oleh BKPM sejak dipindahkan pada 2 Januari 2019 lalu. BKPM juga mendapat tambahan Rp100 miliar yang akan digunakan untuk melengkapi sistem ini menjadi lebh baik dan bisa digunakan oleh pengusaha.
“Ini kan seperti yang sduah diketahui kita ada porsi pengelolaan OSS per Maret akan disampaikan BKPM. Kami juga siapkan terkait peraturan perundangan sudah kita siapkan khususnya yg terkait tata cara pengajuan permohonan dan sebagainya,” ujarnya.
6. Perbaikan dan harapan kinerja Satgas Investasi lebih baik
ANTARA News/ Biro Humas Kementerian PerindustrianAgus berharap pada 2019 ini satgas investasi dapat bekerja lebih baik untuk mengawal investor yang akan berinvestasi di Indonesia.
“Kalau kerja Satgas, di Perpres 91 tahun 2017 jelas, dia mengawal investor yang dia kawal agar bisa berinvestasi. Jadi Satgas dari pusat, kementerian, provinsi dan kabupaten kota sangat vital,” ucapnya.
7. Membenahi dan evaluasi proyek bermasalah dan masalah insentif
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ATerakhir, Agus menyebut BKPM akan memfasilitasi dan mengevaluasi berbagai proyek bermasalah untuk segera diselesaikan.
”Kita secara berkala mereview proyek bermasalah untuk diselesaikan. Masalah insentif juga akan dilakukan perbaikan,” tandasnya.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Terburuk Sejak 2014
Berita Terkini Lainnya
