Hijaukan Pembangkit Listrik, RI Butuh Rp1.505 Triliun hingga 2030

21 Nov 2023, 13:10 WIB

PLTS Cirata jadi PLTS terbesar di ASEAN (IDN Times/Fauzan, Reynaldy Wiranata, Gilang Pandutanaya)

Jakarta, IDN Times - Indonesia membutuhkan pendanaan sebesar 97,3 miliar dolar AS untuk menghijaukan sistem ketenagalistrikan on-grid di tanah air mulai 2023 hingga 2030.

On-grid adalah sistem tenaga listrik yang terhubung dengan jaringan listrik utama atau grid. Sistem ini memungkinkan aliran listrik dua arah antara pengguna daya seperti rumah atau bisnis dengan jaringan listrik umum.

"Kami memperkirakan bahwa jumlah dana yang dibutuhkan setidaknya mencapai 97,3 miliar dolar AS," kata Kepala Sekretariat JETP Indonesia Edo Mahendra dalam peluncuran dokumen CIPP di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

1. Indonesia baru peroleh komitmen awal sebesar 20 miliar dolar AS

Ilustrasi dolar AS (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Kebutuhan pendanaan tersebut termuat pada dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) yang dirilis oleh Pemerintah Indonesia bersama Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP), sebagai prioritas dalam fokus investasi program JETP.

Sementara, dari kebutuhan sebesar 97,3 miliar dolar AS hingga 2030, Indonesia telah memeroleh komitmen awal sebesar 20 miliar dolar AS.

"Yang mana itu adalah hampir 5 kali lipat dari jumlah pendanaan yang masuk dalam pledge di JETP," tutur Edo.

2. Ada tiga hal yang ingin dicapai lewat pendanaan hingga 2030

ilustrasi emisi karbon (unsplash.com/Chris LeBoutillier)

Kebutuhan pendanaan transisi energi tersebut termaktub dalam peta jalan yang ada di dalam dokumen CIPP.

Di dalamnya, sudah dipetakan beberapa target, yakni total emisi sektor kelistrikan on-grid sebesar 250 metrik ton Co2 pada 2030, dan pangsa pembangkit energi terbarukan sebesar 44 persen pada 2030.

"Selain itu peta jalan JETP juga merancang projectory menuju net zero emission di tahun 2050 bagi sektor ketenagalistrikan secara kondisional," sebut Edo.

3. Sekretariat JETP siap implementasikan dokumen CIPP

Pembukaan Sekretariat JETP di Kementerian ESDM. (dok. Kedubes AS Jakarta)

Ke depannya, dijelaskan Edo, Sekretariat JETP harus segera beralih ke mode implementasi, memastikan bahwa proyek-proyek prioritasi JETP dapat terlaksana dengan baik.

Hal itu dilakukan dengan cara mendukung persiapan proyek, membantu memfasilitasi para pemangku kepentingan utama untuk berkolaborasi antara keuangan dan proyek, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Dokumen teknis CIPP memuat peta jalan implementasi JETP berdasarkan berbagai skenario yang dianalisis serta kebutuhan pendanaan yang diidentifikasi. Dokumen ini juga memuat rekomendasi kebijakan serta transisi berkeadilan bagi implementasi JETP.

"Besar harapan kita semua bahwa dukungan teknis dan pendanaan JETP tentunya dapat disalurkan untuk proyek dan kegiatan yang dapat mengkatalisis menjadi pondasi investasi bagi transisi energi Indonesia pada skala yang jauh lebih besar," tambahnya.