Holding BUMN Jasa Survei Resmi Dibentuk, BKI Jadi Induk
Jakarta, IDN Times - Pemerintah resmi membentuk Holding BUMN Jasa Survei dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 66 Tahun 2021. Holding tersebut dinamakan ID SURVEY.
Selain telah diterbitkan PP, telah dilaksanakan juga penyerahan Akta Inbreng dari SUCOFINDO dan Surveyor Indonesia kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, serta dokumen perubahan anggaran dasar ketiga BUMN tersebut oleh Wakil Menteri BUMN I, Pahala N Mansury.
PT BKI menjadi induk dari Holding BUMN Jasa Survei tersebut. Tujuan pembentukan holding ialah mengoptimalkan layanan jasa survei di Indonesia dan kedepannya di dunia.
1. ID Survey mulai beroperasi
Dengan penyerahan Akta Inbreng tersebut, maka ketiga BUMN jasa survei mulai beroperasi bersama, ditandai dengan memanfaatkan aset bersama seperti laboratorium, integrasi infrastrukur, peralatan, sumber daya manusia, dan aset lainnya untuk meningkatkan layanan jasa pengujian, inspeksi, sertifikasi, klasifikasi dan statutori di dalam negeri dan luar negeri.
“Alhamdulillah, mulai hari ini, Holding BUMN Jasa Survei, yaitu ID SURVEY mulai beroperasi. Pemerintah berharap agar Holding Jasa Survei semakin optimal dengan beroperasi bersama melalui keunggulan kompetensi, teknologi dan aset-aset yang dimilikinya. Dengan menggabungkan kekuatan dari ketiga BUMN jasa survei ini, diharapkan Holding Jasa Survei akan menjadi perusahaan berkelas dunia,” ujar Pahala dalam keterangan resmi ID SURVEY, Jumat (17/12/2021).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia, Rudianto menuturkan, dengan penyerahan Akta Inbreng dari Sucofindo dan Surveyor Indonesia ke BKI, maka menjadi titik awal beroperasinya ketiga BUMN ini dalam memberikan jasa survei tersebut.
“Mulai hari ini, ketiga BUMN ini akan mulai beroperasi bersama, salah satunya ditandai dengan memanfaatkan aset bersama seperti laboratorium, integrasi infrastruktur, peralatan, sumber daya manusia dan aset lainnya untuk meningkatkan layanan jasa pengujian, inspeksi, sertifikasi klasifikasi dan statutori. Holding BUMN Jasa Survei yang diberi nama ID SURVEY juga akan fokus dalam melakukan pengembangan jasa baru dan perluasan pasar baik di dalam negeri maupun internasional,” tutur Rudianto.
2. Sumber daya masing-masing BUMN dioperasikan bersama
Direktur Utama Sucofindo, Mas Wigrantoro Roes Setiyadi mengatakan dengan pembentukan Holding, maka ID Survey akan memiliki kurang lebih 327 laboratorium teknik, kalibarasi, batubara, mineral, lingkungan, kimia umum, dan minyak dan gas (migas).
“Sucofindo juga memiliki 66 Kantor Cabang yang tersebar di wilayah Indonesia. Jika digabung dalam Holding BUMN Jasa Survei, maka total mencapai 85 cabang. Ini merupakan sumber daya yang dapat dioperasikan bersama untuk memperbesar skala bisnis dalam pelayanan jasa survei. Kami berharap agar Holding BUMN Jasa Survei menjadi perusahaan berkelas dunia dan mampu meningkatkan kontribusinya kepada negara,” ujar Mas Wigrantoro.
3. Anggota holding fokus bekerja pada kompetensi masing-masing
Nantinya, anggota holding akan bekerja sesuai kompetensinya. PT Sucofindo sebagai pemimpin untuk jasa Testing, Inspection and Certification (TIC) di sektor pertambangan. Sementara itu, PT Surveyor Indonesia akan mendukung pemerintah dalam Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui penerapan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk menjadi lokomotif pertumbuhan industri dan ekonomi Nasional.
Direktur Utama Surveyor Indonesia, M Haris Witjaksono menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung pemerintah dalam meningkatkan TKDN.
“Kami siap mendukung produk lokal agar semakin berdaya saing dan tidak kalah dengan produk impor. Melalui implementasi TKDN, mampu meningkatkan perekonomian nasional," kata Haris.
Indonesia sendiri telah menargetkan pengurangan ketergantungan impor pada 2024. Selain itu, pemerintah menargetkan penguatan struktur industri nasional dengan cara mendapatkan rerata nilai implementasi TKDN sebesar 50 persen. Implementasi P3DN juga diharapkan dapat mengakselerasi tingkat produktivitas nasional demi mendukung pemulihan ekonomi nasional selama pandemik COVID-19.
Sementara itu, PT BKI akan fokus dalam mendukung pemerintah mewujudkan karbon netral (net zero emission/NZE) dalam mendorong pembangunan berkelanjutan melalui penguatan implementasi layanan Green Economy. Usaha ini diharapkan dapat memastikan pertumbuhan dan kemajuan yang lebih hijau sejalan dengan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) bagi Indonesia.
