Holding ID Food Dapat Jatah Minyak Goreng dari PTPN

12 Jan 2022, 20:52 WIB

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Arief Prasetyo Adi (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Jakarta, IDN Times - Holding BUMN Pangan ID Food akan berpartisipasi dalam penyaluran program minyak goreng kemasan sederhana Rp14 ribu. Direktur Utama PT RNI (Induk Holding ID Food), Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya telah mendapat komitmen pasokan minyak goreng yang berasal dari 25 persen produksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

"Tadi dengan Dirut PTPN III, dengan Pak Menteri disampaikan juga dalam meeting terpisah, dengan Pak Mendag kemarin bahwa 1/4 dari produksi PTPN I-XIV itu sudah didedikasikan untuk minyak goreng Rp14 ribu besok," kata Arief ketika ditemui awak media usai peluncuran ID Food di Jakarta, Rabu (12/1/2022).

1. RNI dan PPI bakal salurkan minyak goreng Rp14 ribu

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Arief Prasetyo Adi (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Selain RNI, Holding ID Food terdiri dari PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari, dan PT Garam.

Sebelumnya, ada tiga BUMN lain yang akan bergabung dalam ID Food, yakni PT Perikanan Nusantara, PPT Pertani, dan PT BGR Logistics. Ketiga BUMN itu kini sudah dimerger dengan BUMN lain, yakni PT Perikanan Indonesia (Persero) dengan PT Perikanan Nusantara, PT Sang Hyang Seri dengan PT Pertani, hingga PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan PT BGR Logistics.

Arief mengatakan, nantinya RNI dan PPI yang akan menyalurkan minyak goreng Rp14 ribu itu ke pasar-pasar.

"Dan ini didistribusikan salah satunya dari anak perusahaan RNI, PPI," ucap Arief.

2. RNI dan PPI bantu pemerintah jaga akuntabilitas penyaluran minyak goreng Rp14 ribu di pasar rakyat

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi (Dok. Kemendag)

Ditemui terpisah, Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi yang juga menghadiri peluncuran ID Food mengatakan RNI dan PPI akan membantu pemerintah dalam distribusi minyak goreng bersubsidi, sekaligus memastikan akuntabilitas penjualan minyak goreng subsidi di pasar-pasar rakyat terjaga.

"Makanya sembari itu kita sedang cari bagaimana mekanismenya untuk jalan. Kita minta tolong PPI dan RNI untuk mengerjakan the last mile itu. Tapi pasti pasar rakyat ada," kata Lutfi.

3. Penyaluran minyak goreng ke pasar rakyat harus akuntabel

Ilustrasi sejumlah warga antre membeli minyak goreng kemasan saat operasi pasar minyak goreng murah. (ANTARA FOTO/Fauzan)

Lutfi mengatakan, penyaluran minyak goreng bersubsidi Rp14 ribu ke pasar-pasar rakyat sebenarnya memiliki tantangan, yaitu dalam aspek akuntabilitas. Dia mengatakan di pasar modern, seluruh penjualan akan tercatat dalam resi atau struk penjualan. Dengan demikian, pemerintah bisa mengetahui minyak goreng tersebut dijual dengan harga yang ditargetkan pemerintah.

"Masalahnya pedagang pasar ini akuntabilitasnya bagaimana. Kalau di pasar modern ada receipt-nya, ini (pasar rakyat) kan belum ada," ujar Lutfi.