IEFFA: Konversi PLTD ke PLTS Bisa Hemat Anggaran 4 Miliar Dolar AS
- IEEFA menilai konversi PLTD ke PLTS berpotensi menghemat hingga 4 miliar dolar AS per tahun dan menekan biaya listrik di wilayah terpencil Indonesia.
- Program ini menghadapi tantangan ketidakpastian regulasi, terutama terkait skema tarif listrik dan proses pengadaan yang dapat menghambat investasi swasta.
- Kebutuhan pendanaan awal mencapai 15–19,5 miliar dolar AS serta hambatan lahan dan kebijakan menjadi faktor penting yang harus diselesaikan pemerintah.
Jakarta, IDN Times – Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menghitung peralihan dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dilengkapi sistem penyimpanan energi baterai (BESS) berpotensi menurunkan biaya listrik secara signifikan di Indonesia, terutama di wilayah terpencil.
Research & Engagement Lead IEEFA, Mutya Yustika menjelaskan, ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan PLTS sebesar 100 gigawatt (GW), yang dimulai dengan mengonversi PLTD menjadi PLTS sebesar 13 GW pada tahap awal, patut didukung. Langkah ini dinilai dapat menekan biaya listrik sekaligus menghasilkan efisiensi anggaran negara hingga 4 miliar dolar AS per tahun.
Menurut Mutya, kombinasi PLTS dan BESS mampu menghasilkan listrik dengan biaya hanya 0,08–0,20 dolar AS per kilowatt hour (kWh). Biaya ini jauh lebih rendah dibanding PLTD, yang saat ini bisa menembus 0,29 dolar AS–0,40 dolar AS/kWh, bahkan melonjak hingga 0,55 dolar AS–0,65 dolar AS /kWh pada 2023.
“Peralihan ke PLTS akan mengubah struktur biaya elektrifikasi di pulau-pulau terpencil. Alih-alih mengimpor bahan bakar dengan logistik yang kompleks, Indonesia bisa memanfaatkan sinar matahari yang melimpah, menyimpannya secara lokal, dan mendistribusikannya secara andal selama lebih dari satu dekade,” ujar Mutya dalam keterangannya, Jumat (3/4/2026).
Ketergantungan pada diesel untuk elektrifikasi wilayah terpencil telah membebani keuangan negara, akibat tingginya biaya impor bahan bakar dan fluktuasi harga minyak global. Lonjakan biaya PLTD misalnya, dari Rp4.746/kWh (0,37 dolar AS) pada 2020 menjadi Rp8.748/kWh (0,57 dolar AS) pada 2023, memperlihatkan hal tersebut.
Konflik di Timur Tengah semakin menyoroti kerentanan Indonesia sebagai pengimpor minyak, menegaskan bahwa ketahanan energi sulit tercapai selama masih bergantung pada pasar bahan bakar global.
1. Ada ketidakjelasan skema tarif listrik untuk proyek PLTS dan BESS
Konversi PLTD ke PLTS diperkirakan bisa menghemat 2 miliar dolar AS dari pengurangan impor diesel, serta memangkas subsidi listrik sebesar 1,5 dolar AS–2 miliar per tahun. Angka ini setara 15–18 persen dari total subsidi dan kompensasi listrik PT PLN (Persero) yang diperkirakan mencapai 11 miliar dolar AS pada 2024.
Meskipun secara ekonomi menjanjikan, implementasi program menghadapi sejumlah tantangan seperti ketidakpastian regulasi dan proses pengadaan, khususnya terkait skema tarif listrik untuk proyek PLTS dan BESS.
"Tanpa kejelasan tarif yang transparan dan bankable, proses penandatanganan perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) bakal terganjal, sehingga menghambat masuknya investasi swasta," ujar Mutia..
2. Kebutuhan pendanaan hingga 15 miliar dolar AS
Di sisi lain, terdapat kebutuhan pendanaan yang besar di awal mencapai 15 miliar dolar AS-19,5 miliar dolar AS.
Tak hanya itu, kenaikan suku bunga global dalam beberapa tahun terakhir berimplikasi pada peningkatan biaya pembiayaan proyek, terutama untuk sistem skala kecil di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan skala ekonomi.
3. Tantangan dari sisi kepastian regulasi
Tantangan lainnya adalah pengadaan lahan yang kerap terhambat oleh regulasi yang kompleks dan ketidakkonsistenan kebijakan. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan Integrasi perencanaan tata ruang, pembentukan bank tanah, kontrak standar serta pelibatan masyarakat.
“Jika hambatan tersebut dapat diatasi, konversi PLTD ke PLTS tidak hanya akan menurunkan biaya listrik, tetapi juga memperkuat ketahanan energi dan mendorong transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan di Indonesia,” ungkap Mutya.
