IMF Ramal Rasio Utang Era Prabowo Bakal Turun, Ini Respons Pemerintah

27 Agu 2024, 14:09 WIB

Triyan Pangastuti

Data International Monetary Fund (IMF) 2023. (imf.org)

Intinya sih...

IMF meramalkan rasio utang pemerintah akan turun menjadi 38,3% terhadap PDB pada 2029.
Pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN dan investasi.
Pembiayaan utang senilai Rp775,9 triliun tahun depan dengan proyeksi rasio utang 37,82%-38,71% terhadap PDB di 2025.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) meramalkan rasio utang pemerintah akan mengalami tren penurunan dalam lima tahun ke depan atau pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, menuju level 38,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menegaskan, pemerintah terus konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal sehingga APBN dapat dijaga sehat, kredibel, dan berkesinambungan.

"Pembiayaan melalui utang dilakukan Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN ketika pendapatan negara belum sepenuhnya mampu membiayai keseluruhan belanja negara atau ketika dibutuhkan pembiayaan investasi,” kata Ferry Irawan di Jakarta, dikutip Selasa (27/08/2024).

1. Rasio utang 2014-2019 di bawah kondisi saat ini

Ilustrasi utang. (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain itu, utang menjadi alat strategis dalam mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, yang bermanfaat dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap guncangan global.

Rasio utang pemerintah terhadap PDB pada rentang 2014 hingga 2019, jauh di bawah kondisi saat ini. Utang pemerintah saat ini berada dalam kisaran rasio 24,68 persen sampai dengan 30,23 persen PDB. Angka tersebut meningkat dengan laju yang moderat, terutama untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

2. Struktur utang pemerintah diklaim sehat

ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut Ferry, secara struktur, utang Pemerintah juga masih tergolong sehat. Per akhir Juli 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman, dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo di 8 tahun.

"Komposisi utang Pemerintah sebagian besar berupa SBN Domestik sebesar 70,49 persen SBN Valas sebesar 17,27 persen dan pinjaman sebesar 12,24 persen," tuturnya.

Kepemilikan SBN Domestik antara lain oleh Lembaga Keuangan memegang sekitar 39,6 persen, Bank Indonesia sekitar 24,3 persen oleh Asing hanya sekitar 14,0 persen termasuk kepemilikan oleh Pemerintah dan bank sentral asing, investor individu sekitar 8,7 persen serta sisanya dipegang oleh institusi domestik lainnya.

Dengan demikian, pemerintah terus mendorong pasar SBN untuk lebih efisien sehingga meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan.

"Ke depan, pemerintah terus mengupayakan penurunan rasio utang terhadap PDB melalui berbagai cara, seperti optimalisasi pendapatan negara melalui efektivitas reformasi perpajakan, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi dengan tetap menjaga iklim investasi," kata Ferry.

3. Pembiayaan utang tahun depan capai Rp775,9 triliun

ilustrasi utang negara (IDN Times/Aditya Pratama)

Di sisi lain, pemerintah merencanakan pembiayaan utang senilai Rp775,9 triliun tahun depan. Meski demikian, proyeksi rasio utang terhadap PDB di 2025 dipatok sebesar 37,82 persen-38,71 persen terhadap PDB.

Sebelumnya, dalam Article IV Consultation 2024, IMF menyebutkan bahwa utang publik tersebut diproyeksikan secara bertahap menurun menjadi sekitar 38,3 persen dari PDB dalam jangka menengah lima tahun ke depan, atau saat Prabowo Subianto memimpin nanti.

"Dengan pengelolaan utang yang cermat dan terukur, Pemerintah memastikan APBN tetap sehat, kredibel, dan berkesinambungan" ujar Ferry.

Hal ini penting tidak hanya untuk menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah juga terus mendorong penguatan belanja negara yang berkualitas untuk fokus kepada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di 2025.