Jakarta, IDN Times - Pemerintah telah memutuskan tak ada impor KRL bekas dari Jepang untuk operasional KRL Jabodetabek. Rencananya, akan ada 19 rangkaian kereta (trainset) yang diremajakan (retrofit) untuk memenuhi kebutuhan penumpang.
VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan, replacement atau penggantian kereta dilakukan dengan retrofit sebanyak 19 sarana KRL yang dimulai tahun ini.
Selain melakukan retrofit, KAI Commuter juga akan mendatangkan 24 trainset baru hingga 2027. Anak usaha dari PT KAI (Persero) itu telah berkontrak dengan PT INKA untuk pengadaan 16 trainset sarana KRL baru, untuk menambah kapasitas yang akan dikirim secara bertahap pada 2025-2026.
Selanjutnya, KAI Commuter akan mendatangkan 8 sarana KRL baru pada 2027. Pada tahun depan, KAI Commuter akan mendatangkan sarana KRL baru sebanyak 3 rangkaian.
“Dengan demikian total 24 trainset baru akan didatangkan dari PT INKA sampai 2027. Ini adalah bentuk dukungan KAI Commuter untuk produksi KRL dalam negeri, yang pastinya akan tumbuh terus," ujar Anne.
KAI Commuter terus berupaya memenuhi kebutuhan pengadaan sarana kereta baru untuk mengakomodir penumpang yang saat ini sudah mencapai 850 ribu orang per hari. Volume penumpang tertinggi pada tahun ini adalah 975 ribu dan akan terus bertambah.
Operator KRL Jabodetabek itu menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dalam proses pengadaan sarana kereta baru, khususnya untuk memenuhi kebutuhan operasional 5 tahun kedepan.
"Kebutuhan ini juga sebagai penambahan kapasitas angkut pengguna dan sebagai replacement kereta yang dikonservasi," tutur Anne.
Selain pendanaan dari PT KAI dan KAI Commuter dalam proses seluruh pengadaan sarana KRL, juga ada opsi dukungan pemerintah melalui penyertaan modal negara (PMN). Pihaknya menyatakan hal tersebut sangat penting untuk peningkatan pelayanan kepada pengguna dan dukungan terhadap produksi sarana KRL dalam negeri.
Hal tersebut terus dikaji dan dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan, termasuk dampak terhadap kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) yang sedang dihitung dan dikaji oleh pihaknya.