Resesi, Pemerintah Harus Jamin 40 Persen Warga Miskin Tidak Kelaparan
Jakarta, IDN Times - Resesi dinilai bukan masalah asalkan pemerintah mampu melindungi 40 persen masyarakat miskin dari ancaman kelaparan. Sebab, kelompok masyarakat ini adalah lapisan terbawah yang paling rentan terkena imbas krisis.
"Pemerintah harus memikirkan cara untuk terus meningkatkan jaring sosial selama masa krisis. Setelah persoalan teratasi, barulah pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat secara umum," ungkap Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya dalam diskusi virtual, Kamis (17/9/2020).
1. Performa ekonomi Indonesia masih lebih baik ketimbang negara-negara lain
Menurut Berly, penurunan performa ekonomi Indonesia masih lebih baik ketimbang negara-negara lain. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik karena ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang cukup stabil. Saat ini, kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 55-58 persen.
Dia mencontohkan Jepang yang belakangan terkonfirmasi terkontraksi tajam hingga minus 27,8 persen. Kemudian Singapura minus 13,2 persen, Malaysia minus 17,1 persen, dan Thailand minus 12,2 persen.
“Secara ekonomi kita cukup lumayan dibandingkan negara lain. Kita sepertiga sampai seperlima dari negara lain dari segi ekonomi down turn,” ucapnya.
2. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan resesi
Berly mengatakan masyarakat tak perlu khawatir terhadap ancaman resesi. Resesi terjadi saat pertumbuhan ekonomi suatu negara terkontraksi atau minus selama dua kuartal berturut-turut. Pada kuartal II lalu, Indonesia terkontraksi minus 5,3 persen. Karena itu, Indonesia terancam resesi apabila angka pertumbuhan negara di kuartal ketiga masih minus.
“Resesi itu cuma angka. Kita tak perlu takut resesi,” kata Berly.
3. Peluang resesi di Indonesia sudah 99 persen
Peneliti Indef, Izzudin Al Farras menambahkan, peluang Indonesia untuk resesi sudah 99 persen. Untuk mengurangi dampak resesi, menurut dia, pemerintah harus meningkatkan jaring pengamanan sosial yang semula menjangkau 40 persen penduduk termiskin menjadi 60 persen.
Apalagi, kata dia, pemerintah kembali menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta yang akan berdampak ke perekonomian. “Kontribusi Jakarta ke ekonomi nasional 18 persen,” ucapnya.