Indef Sebut Tak Ada Urgensi Naikkan Anggaran Perlinsos Jelang Pemilu

Eko menjelaskan, kenaikan anggaran perlinsos untuk keperluan bansos pernah terjadi pada periode 2018 ke 2019.

Hal itu membuat bansos memang kerap dimanfaatkan sebagai upaya mengerek elektabilitas ketika tahun politik tiba. Namun, apa yang terjadi saat ini, menurut Eko, jauh berbeda dari 2019.

"Kalau dilihat ketika Pilpres 2019, dari 2018 ke 2019, peningkatannya tidak terlalu tinggi. Artinya, katakanlah perlinsos ini memang ada case-case, memang ada oknum-oknum memanfaatkan ini untuk elektabliitas, tapi tidak seperti hari ini yang situasinya ketika anggaran ini naik tinggi 12 persen dari tahun lalu. tapi tidak hanya itu, pencairannya pun dirapel dan dipercepat," tutur Eko.

Tren belanja perlinsos memang selalu meningkat di setiap tahun, tetapi menjelang pelaksanaan pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari mendatang, anggaran ini melonjak tinggi.

Berdasarkan data Indonesia.id, anggaran perlindungan sosial 2014 sebesar Rp484, triliun, 2015 sebesar Rp276,2 triliun. Sementara pada 2016 dan 2017, masing-masing Rp215 triliun dan Rp216,6 triliun dan di 2018 melonjak menjadi Rp293,8 triliun.

Pada 2019, anggaran perlinsos naik lagi menjadi Rp308,4 triliun, kemudian 2020 bertambah menjadi Rp498 triliun. Namun pada 2021 sempat menurun menjadi Rp468,2 triliun dan berkurang lagi menjadi Rp460,6 triliun pada 2022.

Kendati demikian, anggaran perlinsos kembali meningkat pada tahun lalu menjadi sebesar Rp443,4 triliun. Tahun ini, angkanya naik lagi jadi Rp496 triliun.

Dalam pagu perlindungan sosial, pemerintah mengeluarkan program BLT mitigasi risiko pangan yang akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat (KPM) dan merogoh kocek hingga Rp11,25 triliun. Kebutuhan dana untuk BLT pangan ini hanya setengah yang masuk dalam pagu APBN, sisanya berpotensi dilakukan realokasi atau pergeseran pos anggaran dari program yang tidak produktif ke produktif.

Apabila dihitung dengan menambahkan dana BLT pangan, maka anggaran perlinsos tahun ini berpotensi melonjak menjadi Rp501,6 triliun hingga Rp507,25 triliun.

Eko pun menyatakan bahwa bansos saat ini telah menjadi komoditas politik. Politisasi bansos terjadi sangat nyata dan terlihat begitu jelas di lapangan. Salah satu indikatornya adalah pencairan bansos yang lebih cepat dari biasanya.

"Bahwa isu bansos dipolitisasi itu pada hari ini nyata, di lapangan begitu kok. Pertama, ditarik lebih awal pencairannya karena alasan El Nino dan lain-lain, tapi poinnya adalah ini sangat kental nuansa politisasi sehingga kalau kita lihat memang pemerintah punya, katakanlah, kewenangan untuk bisa mengatur kapan pencairannya. Tapi menurut saya, dengan percepatan pencairan itu sendiri menggambarkan isu politik," tutur Eko.

Ada beberapa jenis bansos yang disalurkan pemerintah pada awal 2024 terutama pada Februari. Bansos tersebut, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu selama tiga bulan untuk Januari-Maret 2024 yang diberikan kepada 18,8 juta KPM.

Bantuan ini akan diberikan sekaligus pada Februari yang masing-masing KPM akan langsung menerima Rp600 ribu.

Ada juga penyaluran bantuan pangan beras (BPB) hingga Juni 2024. Bantuan beras ini akan diberikan kepada 22 juta penerima bantuan pangan (PBP), yang masing-masing menerima 10 kilogram (kg) beras per bulan.