Jokowi Minta Pembiayaan Pasien COVID-19 Diatur dalam APBN dan APBD
Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta pembiayaan BPJS Kesehatan untuk pasien COVID-19 disiapkan dari APBN dan APBD.
"Kita harus memastikan gubernur, bupati, walikota juga melakukan realokasi anggaran APBD untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar COVID-19," kata Jokowi melalui siaran langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/3)
Baca Juga: Di Wisma Atlet, 1.600 Tempat Tidur Disiapkan bagi Pasien Virus Corona
1. Perlu landasan hukum baru untuk mengatur pembiayaan
Kantor BPJS Kesehatan Sumsel (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Jokowi mengatakan, pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh Mahkamah Agung berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, terutama pasien COVID-19. Oleh sebab itu, Jokowi menekankan penyelesaian dasar hukum baru yang dibutuhkan untuk mengatur pembiayaan. Dengan demikian, ada kepastian pelayanan yang baik bagi pasien maupun pihak rumah sakit.
"Untuk menteri kesehatan segera lakukan norma standar dan prosedur yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan jaminan kesehatan pasien COVID-19, baik terkait informasi fasilitas kesehatan dan biaya pelayanan. Selain itu, pendataan fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan akibat COVID-19," ujarnya.
2. Jokowi minta alur penjaminan pasien dan penyaluran dana berjalan baik
Kantor BPJS Kesehatan Sumsel (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Selain itu, Jokowi juga meminta tahun ini difokuskan pada kemampuan untuk menjaga rumah sakit agar dapat berfungsi penuh. Terutama alur penjaminan pasien dalam perawatan, serta proses percepatan penyaluran dana yang dibayarkan kepada rumah sakit.
Editor’s picks
Dalam menghadapi pandemi COVID-19, kata Jokowi, tugas negara adalah menjamin pelayanan kesehatan pada seluruh warga negara Indonesia dalam sistem jaminan kesehatan nasional.
"Dan kita tahu memerlukan landasan hukum baru setelah Mahkamah Agung membatalkan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta BPU dan peserta bukan pekerja yang mulai berlaku 1 Januari 2020," kata Jokowi.
3. Kasus virus corona mencapai 579 orang
Juru Bicara Pemerintah COVID-19, Achmad Yurianto. Dok BNPBJuru bicara penanganan virus corona atau COVID-19, Achmad Yurianto, mengumumkan bahwa kasus virus corona di Indonesia semakin bertambah. Per Senin (23/3), jumlah kasus bertambah sebanyak 65 orang.
"Penambahan sebanyak 65 orang. Total kasus 579," kata Yuri dalam siaran langsung di TVRI, Senin (23/3).
Yuri menyampaikan, penambahan kasus tersebut terhitung hingga pukul 12.00 WIB. "Terhitung sejak 22 Maret pukul 12.00 WIB hingga 23 Maret pukul 12.00 WIB," ujar dia.
Baca Juga: Erick Thohir Cemas Pasien Virus Corona di Wisma Atlet Sudah 102 Orang
Topik:
Berita Terkini Lainnya
