Industri Batu Bara Dihidupkan Lagi lewat Kebijakan Energi Baru Trump

Kegiatan pengumuman kebijakan itu rencananya akan dihadiri para pimpinan perusahaan batu bara, pekerja sektor tambang, serta sejumlah tokoh berpengaruh di industri energi. Dalam acara tersebut, Trump juga dijadwalkan menerima penghargaan pertama bertajuk Undisputed Champion of Coal (Juara Batubara yang Tak Terbantahkan) yang diserahkan oleh organisasi Washington Coal Club.

Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menjelaskan bahwa Trump akan menyebut batu bara bersih dan indah sebagai sumber energi paling dapat diandalkan serta paling terjangkau di Amerika, khususnya pada masa permintaan listrik tinggi seperti saat badai musim dingin baru-baru ini.

“Presiden akan membahas bagaimana batu bara yang bersih dan indah tidak hanya menjaga lampu tetap menyala tetapi juga menurunkan biaya listrik di seluruh negara kita,” katanya, dikutip dari Japan Times.

Leavitt turut menyampaikan bahwa Trump akan menjalankan langkah deregulasi terbesar sepanjang sejarah demi memperkuat kemandirian energi Amerika sekaligus menekan harga energi.

Kebijakan ini dinilai selaras dengan agenda besar pemerintahan Trump yang mencakup penghentian dukungan federal bagi proyek energi terbarukan, pencabutan berbagai aturan yang dianggap membebani operasional pembangkit batu bara, serta pembatalan endangerment finding tahun 2009 mengenai emisi gas rumah kaca yang selama ini menjadi landasan hukum pembatasan polusi.

Pengumuman kebijakan tersebut bertepatan dengan keputusan Tennessee Valley Authority yang menunda rencana penghentian dua unit pembangkit listrik tenaga batu bara miliknya. Sejumlah perusahaan listrik lain juga tengah berupaya memperpanjang usia pakai pembangkit serupa akibat lonjakan kebutuhan energi, terutama dari sektor kecerdasan buatan.

Sepanjang 2025, produksi listrik berbasis batu bara di Amerika Serikat tercatat mengalami sedikit kenaikan karena harga gas alam lebih mahal, meskipun kapasitas pembangkitan tenaga surya terus bertambah.

Sejumlah ahli lingkungan dan keamanan nasional segera melontarkan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Erin Sikorsky, Direktur Center for Climate & Security di The Council on Strategic Risks, menyampaikan pandangannya mengenai rencana pemerintah itu.

“Ini mahal, sudah ketinggalan zaman, dan hanya membuat kita berisiko. Batu bara hanya mundur, bukan maju, bagi Departemen Pertahanan,” katanya, dikutip dari Inside Climate News.

Sementara itu, Lauren Herzer Risi, Direktur Environmental Security Program di Stimson Center, menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan preferensi Departemen Pertahanan yang lebih memilih penggunaan microgrids di lokasi serta sumber energi yang terdistribusi.

Studi dari Laboratorium Energi Terbarukan Nasional (NREL) menunjukkan bahwa kombinasi tenaga surya dan sistem penyimpanan baterai mampu memperkuat ketahanan energi di fasilitas militer dengan biaya tambahan sangat kecil atau bahkan tanpa biaya saat terjadi gangguan listrik. Laporan Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO) pada 2024 menyebutkan bahwa Departemen Pertahanan memerlukan anggaran 5,1 miliar dolar AS (setara sekitar Rp85,5 triliun) untuk mengurangi dampak risiko iklim terhadap infrastruktur militernya. Angkatan Udara AS juga pernah memperkirakan biaya pemulihan Pangkalan Udara Tyndall mencapai 3,6 miliar dolar AS (setara sekitar Rp60,42 triliun) setelah hancur diterjang Badai Michael pada 2018.

Risi menegaskan bahwa peningkatan investasi pada energi fosil sama artinya dengan memperburuk ketidakstabilan iklim, sehingga dapat mengancam keamanan fasilitas militer Amerika. Sikorsky menambahkan bahwa ketergantungan berlebihan pada batu bara berpotensi melemahkan posisi strategis Amerika Serikat dibandingkan China yang terus memprioritaskan pengembangan energi bersih. Menurut Risi, arah kebijakan ini membutuhkan biaya besar, menyerap banyak sumber daya, dan tak mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang.