Jakarta, IDN Times – Realisasi investasi Indonesia pada 2018 hanya tumbuh sebesar 4 persen dari target 10 persen. Akibatnya hal itu berdampak pada ekonomi Indonesia tidak sesuai target yakni 5,4 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi 2018 mencapai 5,17 persen.
Direktur Wilayah 1 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Agus Joko Saptono dalam sebuah diskusi menyebutkan beberapa upaya agar realisasi investasi dapat mengalami kenaikan. Apa saja?
Usaha pertama adalah dengan memfasilitasi rotasi barang-barang mesin masuk ke Indonesia. Caranya adalah dengan memberikan rekomendasi jalur hijau kepada perusahaan industri yang disampaikan ke Direktur Jenderal Bea Cukai.
Agus menyebut sudah 125 perusahaan yang menggunakan rekomendasi ini sehingga mempercepat realisasi lokasi mesin. “Sehingga dia bisa melakukan percepatan produksi,” kata Agus di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Kamis (7/2).
BKPM juga terus berupaya dalam mengembangkan dan memperbaiki sejumlah layanannya. Seperti Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) dan layanan 3 jam
“Kita juga akan masih terus melakukan permudahan ijin investasi, izin 3 jam SDM juga akan kita lakukan dan lain-lain,” ucap Agus.
BKPM bekerja sama dengan Polri menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) terkait masalah keamanan investasi.
“Kita ada Mou dengan Polri untuk memfasilitasi perusahaan yang mengalami masalah dalam keamanan,” ujar Agus.
Keempat, BKPM juga melakukan pembinaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan membuat satu struktur.
“Ada direktorat standardisasi dan bimbingan PTSP daerah. Di layanan ini juga ada direktur kepatuhan untuk melengkapi cek dari komitmen-komitmen yang sudah dilakukan perusahaan dalam OSS (Online Single Submission),” ucap Agus.
Agus mengatakan pada Maret nanti OSS yang tadinya ditangani oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan disampaikan oleh BKPM sejak dipindahkan pada 2 Januari 2019 lalu. BKPM juga mendapat tambahan Rp100 miliar yang akan digunakan untuk melengkapi sistem ini menjadi lebh baik dan bisa digunakan oleh pengusaha.
“Ini kan seperti yang sduah diketahui kita ada porsi pengelolaan OSS per Maret akan disampaikan BKPM. Kami juga siapkan terkait peraturan perundangan sudah kita siapkan khususnya yg terkait tata cara pengajuan permohonan dan sebagainya,” ujarnya.
Agus berharap pada 2019 ini satgas investasi dapat bekerja lebih baik untuk mengawal investor yang akan berinvestasi di Indonesia.
“Kalau kerja Satgas, di Perpres 91 tahun 2017 jelas, dia mengawal investor yang dia kawal agar bisa berinvestasi. Jadi Satgas dari pusat, kementerian, provinsi dan kabupaten kota sangat vital,” ucapnya.
Terakhir, Agus menyebut BKPM akan memfasilitasi dan mengevaluasi berbagai proyek bermasalah untuk segera diselesaikan.
”Kita secara berkala mereview proyek bermasalah untuk diselesaikan. Masalah insentif juga akan dilakukan perbaikan,” tandasnya.