Investasi Nyogok Bisa Masuk Jika Jokowi Tidak Terbitkan Perppu KPK

01 Okt 2019, 06:00 WIB

IDN Times/Cije Khalifatullah

Jakarta, IDN Times - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyatakan investasi bisa saja masuk ke Indonesia di tengah kekhawatiran akan RUU KPK. Namun, Faisal menggarisbawahi bahwa jika RUU KPK disahkan, investasi yang akan masuk ke Indonesia adalah investasi yang kualitasnya tidak baik.

"Masuk investor tapi tukang nyogok, kan cocok tukang nyogok sama seneng nyogok. Jadi kualitas investment jadi masalah bukan hanya sekadar uang," kata Faisal di kantor INDEF, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (30/9).

1. RUU KPK berpotensi membuat investor menyogok untuk berinvestasi

ilustrasi gratifikasi (IDN Times/Sukma Shakti)

Faisal menjelaskan dengan berbagai pasal kontroversi yang ada pada RUU KPK akan membuat para investor akan menyogok pemerintah untuk memuluskan investasi atau usaha mereka.

"Investor pasti harus nyogok, ongkos lebih mahal dengan produk serupa dari luar," ujarnya.

2. Para investor penyogok akan menyerbu pasar domestik

IDN Times/Shemi

Ia menyebut para investor itu akan menyasar pasar domestik alih-alih ekspor. Sebab di domestik minta perlindungan atau sektor jasa bangun mal.

"Jasa-jasa dan tidak meningkatkan kontribusi ekspor kita, neraca dagang tergerus," kata Faisal.

3. Investor sudah malas berbisnis kotor belum terkendala kepentingan politik

IDN Times/Arief Rahmat

Beberapa perusahaan besar seperti Shell dan Chevron disebut Faisal senang berinvestasi di Indonesia. Ia menyebut perusahaan-perusahaan asing sudah enggan berbisnis kotor.

"Asing ingin bersih dan businessman juga ingin bersih tapi diganggu oleh sekelompok orang ingin pemilu menang cepat, logistik cepat terkumpul bisa nyogok," ungkap Faisal.

4. Jokowi akan siapkan Perppu KPK

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Presiden Joko "Jokowi" Widodo sempat mempertimbangkan akan membuat Perppu KPK usai bertemu para tokoh nasional di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (26/9). Menurut Jokowi, dalam pertemuannya dengan para tokoh tersebut, ia mendapatkan banyak masukan, salah satunya mendorong agar dirinya menerbitkan Perppu.

"Tentu saja ini akan kita segera hitung, kalkulasi. Nanti setelah kita putuskan akan juga kita sampaikan kepada para senior dan guru-guru saya yang hadir pada sore hari ini," kata Jokowi.

Jokowi mengaku, masukan dari para tokoh untuk menerbitkan Perppu akan ia pertimbangkan. "Akan kita kalkulasi, akan kita hitung, akan kita pertimbangkan, terutama dari sisi politiknya," jelas Jokowi.
Terkait kapan Perppu itu akan diterbitkan, Jokowi hanya mengatakan segera diputuskan.

"Tadi sudah saya sampaikan secepat-cepatnya, dalam waktu sesingkat-singkatnya," ungkap Jokowi.