Jejak Skandal 1MDB yang Dikhawatirkan Terulang di Danantara

Dilansir South China Morning Post (SCMP), pada April 2009, Najib Razak resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Di awal kepemimpinannya, dia mendirikan dana investasi negara, 1Malaysia Development Berhad (1MDB), dan mengambil peran sebagai ketua.

Beberapa bulan kemudian, pada September 2009, 1MDB bermitra dengan PetroSaudi International, sebuah perusahaan minyak swasta asal Arab Saudi. Melalui kerja sama tersebut, dana tersebut berhasil menggalang miliaran dolar untuk berbagai proyek dan usaha patungan. Namun, seiring waktu, 1MDB mulai menghadapi tekanan akibat meningkatnya beban utang.

Pada 2015, sejumlah media, termasuk The Edge, Sarawak Report, dan The Wall Street Journal, melaporkan adanya kerugian besar dalam pengelolaan 1MDB. The Wall Street Journal mengungkap dugaan aliran dana sebesar 700 juta dolar AS ke rekening pribadi Najib Razak.

Najib membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa uang itu merupakan sumbangan dari Arab Saudi. Pada Juli tahun yang sama, pemerintah Malaysia membentuk satuan tugas khusus untuk menyelidiki kasus tersebut dan menggeledah kantor 1MDB.

Di tengah tekanan politik yang meningkat, Najib melakukan perombakan kabinet dengan mencopot Wakil Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, yang sebelumnya meminta penjelasan terkait dugaan skandal tersebut. Sebulan kemudian, Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia menyimpulkan dana yang masuk ke rekening Najib berasal dari donasi.

Skandal 1MDB menarik perhatian internasional pada 2016, mendorong penyelidikan oleh otoritas Swiss, Singapura, dan Departemen Kehakiman AS. Investigasi berujung pada penutupan cabang bank BSI dan Falcon di Singapura, serta denda bagi sejumlah bank besar, termasuk DBS, UBS, Standard Chartered, dan Coutts & Co, akibat pelanggaran dalam aliran dana 1MDB.

Jaksa Agung AS mengumumkan rencana penyitaan lebih dari 1 miliar dolar AS dalam bentuk aset, dengan tuduhan adanya konspirasi global untuk mencuci uang yang diselewengkan dari dana investasi tersebut. Di Malaysia, bank sentral menjatuhkan sanksi terhadap 1MDB, sementara Kementerian Keuangan mengganti jajaran direksi perusahaan itu.

Pada 2017, otoritas AS membeberkan sebagian dana 1MDB digunakan untuk pengeluaran mewah, termasuk pembelian perhiasan bagi istri seorang pejabat Malaysia yang tidak disebutkan namanya.

Sementara itu, pemerintah Malaysia meminta bantuan Interpol untuk melacak Low Taek Jho, atau Jho Low, yang dituduh sebagai otak di balik skandal ini.

Pada Mei 2018, Mahathir Mohamad mengalahkan Najib dalam pemilu, menandai berakhirnya dominasi koalisi yang berkuasa sejak kemerdekaan Malaysia. Kemenangan Mahathir membawa angin perubahan, dengan janji untuk mengungkap kembali kasus 1MDB dan memulihkan miliaran dolar yang hilang akibat skandal tersebut.

Pada Juni 2018, Najib Razak dan istrinya, Rosmah Mansor, dilarang meninggalkan Malaysia seiring meningkatnya penyelidikan terhadap skandal 1MDB. Tak lama setelah itu, pihak berwenang menyita barang mewah dari properti Najib dengan total nilai mencapai 1,1 miliar ringgit (270 juta dolar AS).

Barang-barang tersebut mencakup ratusan kotak tas tangan bermerek, uang tunai dalam berbagai mata uang senilai 30 juta dolar AS, serta koleksi perhiasan mewah, termasuk 14 tiara.

Sebulan kemudian, pada Juli 2018, pemerintah membekukan lebih dari 400 rekening bank yang terkait dengan 81 individu dan 55 perusahaan, dengan nilai sekitar 1,1 miliar ringgit. Langkah itu diambil karena dugaan keterkaitan rekening-rekening tersebut dengan penyalahgunaan dana 1MDB.

Najib ditangkap atas penyelidikan terhadap anak perusahaan 1MDB, SRC International, dan didakwa keesokan harinya. Dakwaan terhadapnya terus bertambah dalam beberapa bulan berikutnya, sementara pada Oktober, Rosmah juga didakwa atas tuduhan pencucian uang dan penghindaran pajak.

Pada Agustus 2018, polisi Malaysia mengajukan delapan dakwaan pencucian uang terhadap pengusaha buron Jho Low dan satu dakwaan terhadap ayahnya, Low Hock Peng. Sebulan kemudian, tim pengacara Jho Low meluncurkan situs web untuk membela dirinya, menyebutnya sebagai seorang filantropis, investor, dan pengusaha global.

Pada April 2019, satu dekade setelah dilantik sebagai perdana menteri, Najib Razak menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Tinggi Malaysia terkait skandal 1MDB.

Di saat yang sama, aset terkait kasus tersebut mulai dilikuidasi, termasuk kapal pesiar mewah Equanimity milik Jho Low, yang diduga dibeli dengan dana hasil korupsi. Kapal itu dijual seharga 126 juta dolar AS kepada operator kasino Genting, yang kemudian mengganti namanya menjadi Tranquillity.

Pada Juli 2019, kasus 1MDB kembali menyeret nama keluarga Najib. Anak tirinya, Riza Aziz didakwa atas dugaan pencucian uang dengan nilai lebih dari 245 juta dolar AS yang terkait dengan dana tersebut.

Sebulan kemudian, Malaysia mengajukan tuntutan terhadap 17 direktur, baik yang masih aktif maupun mantan petinggi anak perusahaan Goldman Sachs, dengan tuduhan menyesatkan investor dalam penjualan obligasi senilai 6,5 miliar dolar AS untuk 1MDB.

Pada saat yang sama, sidang kedua Najib dimulai, melibatkan 25 dari total 42 dakwaan terhadapnya, termasuk tuduhan menerima suap sebesar 2,08 miliar ringgit (480 juta dolar AS).

Pada Februari 2020, Muhyiddin Yassin diangkat sebagai perdana menteri setelah periode pergolakan politik yang berujung pada jatuhnya pemerintahan Mahathir Mohamad. Muhyiddin, yang pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri di bawah Najib, kini memimpin pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai mantan bosnya.

Di bulan yang sama, pengadilan memutuskan Najib bersalah atas satu dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, tiga dakwaan pencucian uang, dan tiga dakwaan pelanggaran kepercayaan kriminal. Dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara serta denda 210 juta ringgit (49,3 juta dolar AS), menjadi vonis pertama dari lima persidangan pidana yang dihadapinya terkait skandal 1MDB.

Sementara itu, dalam penyelesaian hukum terpisah, Goldman Sachs sepakat membayar 3,9 miliar dolar AS kepada pemerintah Malaysia untuk mengakhiri penyelidikan pidana atas perannya dalam skandal 1MDB.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Malaysia setuju untuk mencabut tuntutan pidana terhadap Goldman Sachs, meskipun bank investasi asal AS itu tetap membantah melakukan kesalahan.