Balikpapan, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengatakan permasalahan terkait PT Asuransi Jiwasraya memang sudah terjadi sangat lama. Jokowi menyampaikan, persoalan Jiwasraya memang sudah terjadi selama kurang lebih 10 tahun yakni sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
"Tapi ini bukan masalah yang ringan," kata Jokowi di Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (18/12).
Dalam tiga tahun ini, menurutnya, pemerintah tengah mencari tahu titik permasalahan untuk menyelesaikan persoalan Jiwasraya. Setelah menteri Kabinet Indonesia Maju dilantik, kata Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir akan menyelesaikan permasalah ini.
Jokowi mengatakan sudah membahas persoalan itu dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. "Yang jelas gambaran solusinya sudah ada, kita tengah mencari solusi itu, sudah ada, masih dalam proses semuanya," ucap Jokowi.
Jokowi melanjutkan, terkait persoalan Jiwasraya memang sudah masuk ke ranah hukum. Kendati demikian, pemerintah juga tetap akan mencari solusi alternatif.
"Tapi yang berkaitan dengan hukum ya ranahnya memang sudah masuk ke kriminal, sudah masuk ke ranah hukum. Dan alternatif penyelesaian itu memang masih dalam proses. Kita harapkan nanti segera selesai," ungkapnya.
Kasus ini bermula ketika Jiwasraya menunda pembayaran klaim produk saving plan yang dijual melalui tujuh bank mitra (bancassurance) senilai Rp802 miliar per Oktober 2018. Jiwasraya semakin 'sakit' ketika Kementerian BUMN melaporkan indikasi kecurangan Jiwasraya ke Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kementerian BUMN menemukan ada sejumlah aset perusahaan yang diinvestasikan secara tidak hati-hati (prudent). Jiwasraya juga sempat mengeluarkan produk asuransi yang menawarkan imbal hasil (return) tinggi kepada nasabah.
Akibatnya, Jiwasraya mengalami tekanan likuiditas beberapa waktu terakhir sehingga terpaksa menunda pembayaran klaim kepada nasabahnya.
Sementara DPR menuding ada kesalahan manajemen lama Jiwasraya yang dengan sengaja membeli 'saham-saham gorengan'. Kejaksaan Agung pun menyampaikan adanya dugaan korupsi terkait permasalahan ini.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan akan memanggil Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyelesaikan polemik PT Asuransi Jiwasraya.
"Kami akan panggil Jiwasraya, Menteri BUMN, Menteri Keuangan dan OJK. Januari, Februari kita kejar supaya ada kepastian dan solusi," kata Andre pada rapat dengar pendapat dengan Jiwasraya di Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (16/12).
Pemanggilan Erick Thohir dan Sri Mulyani akan dilakukan pada rapat gabungan antara komisi VI dan XI itu akan dilakukan jika rapat kali ini tidak menemui titik terang penyelesaian masalah.
Komisi VI DPR RI mengusulkan pencekalan eks direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2013-2018.
Awalnya ide ini dicetuskan Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka dalam rapat dengar pendapat. Usulan tersebut diterima Wakil Ketua Komisi VI fraksi PDIP Aria Bima dan dituliskan dalam kesimpulan rapat.
"Karena sudah mau tahun baru dan biasanya orang berlibur, saya mengusulkan agar direksi Jiwasraya yang lama dicekal untuk memudahkan penyelesaian kasus," kata Rieke di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/12).
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb