Jokowi: APBN 2023 Difokuskan untuk 6 Hal

01 Des 2022, 11:55 WIB

Presiden Jokowi serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023. (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan dan Buku Daftar Alokasi Transfer Daerah Tahun 2023 kepada seluruh kementerian dan lembaga di Istana Negara, Jakarta.

Pada kesempatan itu, pemerintah daerah juga hadir secara virtual dalam kegiatan penyerahan tersebut.

Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023 akan difokuskan untuk enam hal. Pertama, untuk penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi," ujar Jokowi, Kamis (1/12/2022).

1. Untuk pembangunan infrastruktur prioritas

Presiden Jokowi serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023. (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Ketiga, kata Jokowi, APBN 2023 akan digunakan untuk membangun infrastruktur prioritas. Hal itu dilakukan untuk mendukung aktivitas perekonomian.

"Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara," kata dia.

2. Revitalisasi industri

Presiden Jokowi serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023. (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Kelima, pemerintah juga ingin fokus merevitalisasi industri. Menurutnya, hal itu penting untuk terus mendorong hilirisasi.

"Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi," ucap dia.

3. Butuh pengawalan kebijakan yang ketat di lapangan

Presiden Jokowi serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023. (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan, keenam fokus tersebut membutuhkan pengawalan ketat di lapangan. Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada kementerian dan lembaga, bersama pemerintah daerah agar dapat mengendalikan belanja.

Jokowi mengingatkan, agar belanja kementerian, lembaga dan pemerintah daerah difokuskan untuk membeli produk UMKM.

"Juga saya ingatkan, bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri," imbuhnya.