Jokowi Cairkan Rp23 T ke Hutama Karya buat Tol Trans Sumatra

Dijelaskan dalam Pasal 1, Negara melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Hutama Karya yang statusnya sebagai Persero, ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara "Hutama Karya" Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp23.850.000.000.000," bunyi Pasal 2 ayat 1.

Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (APBN TA) 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian APBN TA 2022.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Desember 2022.

Jokowi sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Perpres 131/2022 diundangkan pada 2 Desember 2022.

Beberapa ketentuan dalam Perpres 100/2014 telah diubah dengan Perpres 117/2015 dan diubah lagi dengan Perpres 131/2022. Dalam Perpres tersebut, Jokowi menetapkan 24 ruas tol untuk dipercepat pembangunannya.

Pengusahaan 24 ruas jalan tol Trans Sumatera ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan meliputi:

Pengusahaan ruas jalan tol tahap I:

a. ruas Jalan Tol Medan - Binjai
b. ruas Jalan Tol Palembang Simpang Indralaya
c. ruas Jalan Tol Pekanbaru - Dumai
d. ruas Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar
e. ruas Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang
f. ruas Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung
g. ruas Jalan Tol Kisaran - Indrapura
h. Jalan Tol Kuala Tanjung - Indrapura - Tebing Tinggi Pematang Siantar (bagian dari ruas Jalan Tol Kuala Tanjung - Indrapura -Tebing Tinggi Parapat)
i. Jalan Tol Binjai - Pangkalan Brandan (bagian dari ruas Jalan Tol Binjai - Langsa)
j. ruas Jalan Tol Sigli - Banda Aceh
k. Jalan Tol Simpang Indralaya Prabumulih (bagian dari ruas Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim)
l. Jalan Tol Taba Penanjung - Bengkulu (bagian dari ruas Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu)
m. Jalan Tol Sicincin - Padang (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang Payakumbuh Bukittinggi Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang)
n. Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang - Koto Kampar (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang).

Pengusahaan ruas jalan tol tahap II:

a. ruas Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi
b. ruas Jalan Tol Jambi - Rengat
c. ruas Jalan Tol Rengat - Pekanbaru
d. ruas Jalan Tol Pelabuhan Panjang - Lematang

Pengusahaan ruas jalan tol tahap III:

a. ruas Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantau Prapat
b. ruas Jalan Tol Rantau Prapat - Kisaran
c. Jalan Tol Pangkalan Brandan - Langsa (bagian dari ruas Jalan Tol Binjai - Langsa)
d. ruas Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe
e. ruas Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli.

Pengusahaan ruas jalan tol tahap IV:

a. Jalan Tol Prabumulih Muara Enim (bagian dari ruas Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim)
b. ruas Jalan Tol Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau
c. Jalan Tol Lubuk Linggau - Taba Penanjung (bagian dari ruas Jalan Tol Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu)
d. Jalan Tol Payakumbuh - Sicincin (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang)
e. Jalan Tol Pangkalan Payakumbuh (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang);
f. Jalan Tol Koto Kampar Pangkalan (bagian dari ruas Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang)
g. Jalan Tol Pematang Siantar - Parapat (bagian dari ruas Jalan Tol Kuala Tanjung - Indrapura - Tebing Tinggi - Parapat)
h. ruas Jalan Tol Parapat - Tarutung - Sibolga
i. ruas Jalan Tol Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim.

Pengoperasian tahap I dan sebagian tahap II dilaksanakan paling lambat akhir tahun 2024. Apabila pengoperasian tahap I dan sebagian tahap II tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan tindakan penyelesaian berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penentuan skema untuk setiap ruas jalan tol dalam pengusahaan ruas Jalan Tol Tahap II dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Menteri PUPR setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.

Sedangkan pengusahaan tahap III dan tahap IV dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Menteri PUPR setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN.