Jakarta, IDN Times – Presiden Joko “Jokowi” Widodo berharap bantuan modal kerja bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp2,4 juta rupiah, dapat membantu mereka tetap berjalan di tengah pandemik COVID-19 dan kembali bangkit jika keadaan sudah kembali normal.
“Meskipun untungnya kecil, terus pokoknya bertahan, karena pada suatu saat normal Bapak Ibu sudah posisinya tetap masih jalan,” kata dia saat Pemberian Bantuan Modal Kerja di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (6/1/2021).
Dia mengatakan efek pandemik COVID-19 dirasakan semua pihak, termasuk pelaku UMKM. Mereka menderita mulai dari omzet hingga permintaan yang menurun.
"Jadi di dalam amplop itu kami membantu baik untuk modal kerja, untuk modal usaha karena saya tahu omzet Bapak Ibu pasti turun yang dulu jualan bisa Rp1 juta, mungkin sekarang jualan hanya bisa misalnya separuhnya atau sepertiganya," ujarnya.
"Yakin, Insyaallah bahwa keadaan ini akan ada waktunya untuk berakhir tapi memang bukan sekarang, isinya Rp 2,4 juta dihitung betul jangan sampai ada yang kurang. Jadi kembali lagi keadaan ini akan normal," lanjut Jokowi.
Jokowi mengatakan bahwa 2020 adalah tahun penuh ujian terutama bagi dunia usaha. “Semuanya teras sangat berat, usaha-usaha mikro berat,usaha kecil berat, usaha yang gede pun merasakan beratnya usaha dan ekonomi kita,” kata dia.
Maka dari itu dia meminta agar para pelaku usaha UMKM yang mendapatkan bantuan modal ini bisa mempertahankan usahanya dan terus berusaha hingga pandemik berakhir.
Meski demikian, pencairan bantuan modal kerja sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha ini bukan tanpa masalah. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui masih adanya kendala pendataan pelaku usaha. Menurutnya, masalah pendataan ini terjadi karena tidak ada pembaruan data yang dilakukan pemerintah khususnya dari pemerintah daerah (pemda).
Dia mengatakan ada beberapa perbedaan data antara data pemda dan data perbankan.
"Data seperti Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan Mekar sebanyak 2-4 juta pelaku usaha.. Namun data di koperasi ada yang hanya 1,5 juta pelaku usaha. Tantangannya masalah data. Data yang ada yang sekarang sedang di clean-kan," ujarnya pada 11 Agustus 2020.
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan anggaran besar pemerintah untuk insentif akan berujung pada ketidakadilan jika permasalahan data ini tidak kunjung selesai.