Jokowi: Sangat Lucu Sekali Kalau APBN Dibelanjakan Produk Impor

Seharusnya uang yang dikumpulkan dari pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri, lebih bagus lagi jika yang dibeli adalah produk UMKM.

"Ini yang terus Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah), saya sampaikan berkali kali agar sistem yang mengawal ini betul-betul segera bisa selesai, dan daerah semuanya dengan semangat yang sama membeli produk-produk dalam negeri," tuturnya.

Jokowi menjelaskan bahwa sudah ada komitmen untuk membeli produk lokal senilai Rp800 triliun, dan realisasinya sudah melebihi Rp400 triliun. Dia mendorong agar target Rp800 triliun dapat dicapai.

"Kemarin yang sudah komitmen lebih dari Rp800 triliun, realisasi sudah lebih dari dari Rp400 triliun, sudah lebih dari target. Tapi kalau bisa masuk ke 800 triliun dan betul-betul produknya itu produk dalam negeri, apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawah ini akan kelihatan," ujar Jokowi.

Bahkan dalam pidato kenegaraannya baru-baru ini, Jokowi menekankan kembali supaya APBN, APBD, dan keuangan BUMN digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri. Jokowi menegaskan, supaya program pemerintah tersebut kembali didisiplinkan sehingga bisa mendukung berkembangnya lini usaha dalam negeri.

Hal itu juga disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka HUT ke-77 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara MPR RI/DPR RI/DPD RI, Jakarta, Senin (16/8/2022).

"Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan," ujar Jokowi.

Diketahui, Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Inpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 30 Maret 2022 dan dapat diakses di laman JDIH Sekretariat Kabinet tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet (Seskab), Kepala Staf Kepresidenan (KSP), para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Jaksa Agung RI, Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur, serta para Bupati/Wali Kota.

Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.