Jokowi Sebut MRT Jakarta Bakal Kuras APBD Rp4 Triliun per Tahun

13 Agu 2024, 14:07 WIB

Trio Hamdani

ilustasi Stasiun Senayan Mastercard (jakartamrt.co.id)

Intinya sih...

MRT Jakarta akan membutuhkan Rp4 triliun per tahun dari APBD DKI setelah seluruh jalur beroperasi.
Biaya operasional MRT Jakarta saat ini sekitar Rp800 miliar per tahun, menurut Presiden Jokowi.
Jokowi menekankan pentingnya alokasi dana untuk transportasi massal dan dampak kehilangan uang akibat kemacetan hingga Rp100 triliun per tahun di wilayah Jabodetabek.

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengungkapkan MRT Jakarta akan menyedot APBD DKI hingga Rp4 triliun per tahun, setelah perluasan jalur transportasi massal tersebut tuntas seluruhnya.

Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus mengalokasikan sekitar Rp4 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya untuk menutupi biaya operasional transportasi massal tersebut.

“Hitungan saya kira-kira kalau semua jalur nanti selesai, kira-kira APBD harus keluar Rp4 triliun,” kata Jokowi dalam pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia, dikutip dari saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/8/2024).

1. Saat ini MRT Jakarta sedot Rp800 miliar per tahun

Ilustrasi kereta MRT Jakarta. (dok. MRT Jakarta)

Sementara dengan jalur eksisting saat ini, Pemprov DKI Jakarta harus mengeluarkan sekitar Rp800 miliar per tahun untuk menutupi biaya operasional MRT Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi setelah mengonfirmasi angka tersebut kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Oleh karenanya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan pentingnya alokasi dana untuk memastikan keberlanjutan layanan transportasi massal di tiap daerah.

“Setiap tahun keluar Rp800 miliar untuk menutup biaya MRT. Betul, Pak Heru? Rp800, ya,” sebutnya.

2. Jokowi sebut transportasi massal adalah proyek rugi

On job training petugas perawatan Kereta Cepat Whoosh. (dok. KCIC)

Jokowi pun mempertanyakan kesiapan para kepala daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, dalam membangun infrastruktur transportasi massal seperti MRT di daerahnya.

“Hati-hati, hitungannya hati-hati. Mungkin bisa membangunnya, tapi operasionalnya juga tidak kecil,” tuturnya.

Dia mengingatkan meskipun pembangunan fisiknya mungkin bisa dilakukan, pemerintah daerah harus siap menghadapi beban anggaran operasional yang tinggi.

“APBD-nya siap? Karena kalau apapun yang namanya MRT, yang namanya LRT, yang namanya kereta cepat, semuanya itu rugi. Artinya harus ada PSO. APBD harus siap untuk mengcover biaya operasional,” ungkap Jokowi.

3. Kemacetan menyebabkan kerugian yang lebih parah

akses jalan ke kawasan Ragunan yang macet pada Kamis (11/4/2024). (IDN Times/Aryodamar)

Di sisi lain, Jokowi menekankan tanpa infrastruktur transportasi massal seperti MRT, LRT, atau kereta cepat, kerugian akibat kemacetan bisa mencapai Rp65 triliun setiap tahunnya. Di wilayah Jabodetabek, angkanya bahkan bisa melebihi Rp100 triliun per tahun.

Dia pun mengajak para pemimpin daerah untuk mempertimbangkan pilihan antara menginvestasikan dana dalam pembangunan transportasi massal atau membiarkan uang tersebut hilang karena kemacetan yang terus meningkat.

“Pilih mana? Pilih dibelikan MRT, LRT atau kereta cepat, atau uangnya hilang karena kemacetan setiap tahun lebih dari Rp100 triliun. Semua kota utamanya itu harus mulai menghitung ini,” tambahnya.