Jokowi Sentil Gubernur soal Urusan Sampah yang Tak Kunjung Beres

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim saat ini sangat terlihat nyata. Kerusakan lingkungan telah banyak mengakibatkan bencana banjir, tanah longsor, kekeringan dan musibah-musibah lainnya.

"Dan perubahan iklim dunia telah mengakibatkan musim yang tidak menentu, perubahan suhu yang sudah kita rasakan dan juga kenaikan air laut," tuturnya.

Oleh karena itu, dia menjelaskan adanya BPDLH harus betul-betul diarahkan pada kegiatan yang nyata yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Apalagi begitu banyak kegiatan yang harus dikerjakan, mulai dari urusan sampah, konservasi fauna, konservasi flora, rehabilitasi hutan mangrove, rehabilitasi hutan hujan tropis, hingga rehabilitasi lahan gambut.

"Belum masuk lagi ke urusan sumber daya alam laut, sampah plastik yang masuk ke laut, masalah perlindungan terhadap coral reef, karang-karang kita," sebut Jokowi.

Jokowi meminta untuk konsentrasi kepada dua hal terlebih dahulu, misalnya saja pengelolaan limbah atau sampah dan pengembangan tanaman mangrove.

"Saya pengalaman sejak wali kota sampai sekarang, urusan sampah belum pernah yang namanya beres. mau membuat incinerator aja, urusan yang namanya tipping fee sampai sekarang itu di Solo belum, sudah saya mulai awal dulu. Berarti 20 tahun yang lalu sudah kita mulai sampai sekarang belum beres. Saya gak tahu apakah sudah ada yang jadi," ujarnya.

Begitupun saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, urusan pengelolaan sampah, sampai dia lepas jabatan saja belum ditandatangani.

"Padahal udah kita rencanakan, belum, saya gak tahu sekarang apakah sudah. 2023? hati-hati bisa mundur lagi itu. Kalau 'sudah, Pak' iya saya senang, kalau masih 2023 saya masih sanksi. Bukan karena (Gubernur) Pak Heru ya, sejak dulu kayak gitu," sebutnya.

"Sehingga kalau anggaran di badan (BPDLH) ini ada, tolong di-push untuk urusan sampah ini diselesaikan sehingga sampah tidak lari ke laut, sampah tidak lari ke sungai, sampah tidak menjadi kotoran sebuah kota. Mau pakai sistem apapun silakan, tapi selesai gitu lho," tambah Jokowi.

Rapat kerja Nasional BPDLH diselenggarakan selama dua hari, yakni 21-22 Desember 2022 yang membahas berbagai hal. Pertama adalah diseminasi komitmen global dan nasional dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk pengendalian perubahan iklim dan peran pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian komitmen tersebut.

Kedua adalah mekanisme koordinasi dan hubungan kerja pemerintah pusat dan pemda dalam hal pengelolaan dana lingkungan hidup.

Ketiga adalah identifikasi potensi kerjasama pemerintah dan pemda dalam mobilisasi pendanaan global dan nasional melalui vehicle BPDLH.

"Tadi dalam pembicaraan awal Pak Presiden minta fokus untuk daerah pengelolaan limbah atau sampah, dan kedua untuk di pusat untuk pengembangan tanaman mangrove," tambah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.