Jokowi Sentil Mendag, Minta Harga Minyak Goreng Stabil

03 Jan 2022, 20:53 WIB

Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara)

Jakarta, IDN Times - Presiden Jokowi “Jokowi” Widodo memerintahkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng, di tengah tingginya harga komoditas akibat tren harga minyak sawit mentah atau CPO dunia yang tinggi.

“Karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi, saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri,” perintah Jokowi dalam keterangan persnya yang disiarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/1/2022).

1. Jokowi minta Kementerian Perdagangan lakukan operasi pasar

ilustrasi minyak goreng. (IDN Times/Sunariyah)

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta Kementerian Perdagangan agar melakukan operasi pasar guna menjaga kestabilan harga.

“Sekali lagi, prioritas pertama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Jika perlu Kementerian Perdagangan bisa melakukan operasi pasar agar harga tetap terkendali,” kata Jokowi.

2. Penyebab minyak goreng mahal karena minyak kelapa sawit RI lebih banyak diekspor

Minyak goreng, sembako yang sering penyumbang inflasi. Foto ilustrasi: IDN Times/Hana Adi Perdana

Harga minyak goreng masih tinggi di akhir 2021 ini. Menurut Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas), salah satu penyebabnya ialah pasokan minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) produksi dalam negeri, lebih banyak diekspor.

"Sebenarnya kalau kita lihat, produksi banyak, tapi CPO-nya sekarang diekspor dibandingkan untuk kepentingan dalam negeri. Ya wajar wajar saja orang berbisnis (produsen CPO) itu mencari keuntungan sebanyak-banyak mungkin," kata Buwas dalam konferensi pers di gedung Bulog, Jakarta, Selasa (28/12/2021).

Saat stok menipis, Buwas mengaku pihaknya sudah mencari minyak goreng dari para produsen turunan CPO. Namun, harga yang ada saat ini sudah tinggi.

"Begitu kita mau beli kepada produsen minyak, dia sudah pasang harganya tinggi. Itu sebabnya kita tidak bisa menjual lagi atau memproduksi lagi dengan harga murah," tutur mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut.

3. Pemerintah berencana beri subsidi minyak goreng

ilustrasi minyak goreng curah (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Pemerintah merencanakan program operasi pasar minyak goreng murah tahun depan. Minyak goreng tersebut akan disubsidi dengan dana pungutan ekspor sawit dan bea keluar yang selama ini dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dalam operasi pasar itu, Bulog juga diwacanakan terlibat.

“Bulog akan diberi penugasan, jadi Bulog membeli minyak goreng ke produsen, nanti dijual dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Ini sedang diproses mudah-mudahan segera ada keputusan,” kata Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog, Mokhamad Suyamto ketika ditemui di kantor pusat Bulog, Jakarta, Selasa (28/12/2021).

Rencananya, BPDPKS akan menggelontorkan dana untuk subsidi harga minyak goreng yang dibeli dari produsen. Jadi, ketika dijual ke masyarakat, harganya di bawah harga beli.

“Penggunaan dana BPDPKS baru pembahasan kita tunggu keputusan pemerintah karena masih pembicaraan teknis. Berapa total dananya nanti akan tergantung harga pasar dan biaya distribusi oleh Bulog," ucap dia.